Suara.com - Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menyatakan bahwa kebijakan lockdown sudah terlambat jika ingin diterapkan saat ini di Indonesia.
Adib mengatakan kebijakan lockdown jauh lebih baik dilakukan pada awal pandemi terdeteksi, karena jika dilakukan sekarang karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat sudah terpuruk.
"Kita sudah masuk di dalam kompleksitas problem, saat ini terjadi problem sosial-ekonomi, termasuk problem psikologi, bahkan ke arah problem politik. Sehingga kalau kita sampaikan bahwa kita mengusulkan lockdown saya yakin itu tidak akan efektif, karena negara akan sulit memaksa masyarakatnya untuk kembali lagi stay at home, tidak boleh beraktivitas itu akan sulit," kata Adib dalam diskusi Kelas Umum Pandemi LaporCovid19, Selasa (5/1/2021).
Dia menyebut hal yang harus dilakukan Pemerintah saat ini adalah pengawasan yang ketat. Kemudian masyarakat juga harus berubah lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan).
"Kalau tidak diawasi ya sama saja, kita juga 'memaksa' untuk masyarakat mematuhi protokol 3M, ini yang saya kira bisa kita lakukan sambil kemudian mengupayakan ada aturan harus ada petugas memang yang khusus melakukan pengawasan," tegasnya.
Pemerintah juga tidak cukup menyelesaikan masalah perawatan pasien Covid-19 hanya dengan mengalokasikan penambahan tempat tidur, melainkan dengan peningkatan testing, tracing, dan treatment, serta mengubah perilaku masyarakat.
Sebagai informasi, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 772.103 orang di Indonesia sejak Maret 2020, 110.089 di antaranya masih dalam perawatan, 639.103 orang sembuh, dan 22.911 jiwa meninggal dunia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum