Suara.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah agar tidak mengingkari janjinya sendiri terkait vaksinasi. Diketahui pemerintah telah menjanjikan target vaksinasi 15 bulan dengan tanpa biaya alias gratis.
SBY mengatakan pemerintah perlu menepati janjinya, sebab jika diabaikam bakal berdampak terhadap timbulnya kerusuhan.
"Point saya adalah apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kepada rakyat harus benar-benar ditepati. Kalau tidak, misalnya karena salah perencanaan dan salah hitung, bisa menimbulkan chaos tersendiri," tulis SBY di laman Facebook miliknya seperti dikutip Suara.com, Jumat (8/1/2021).
Selain timbulkan kerusuhan, imbas dari pemerintah yang tidak menepati janjinya dikatakan SBY ialah masyarakat yang tidak lagi percaya.
Menurut SBY, apabila masyrakat sudah tidak percaya dengan pemeritah maka dampak buruk selanjutnya bakal menyertai.
"Hal begitu juga akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya (mistrust). Kalau ini terjadi dampaknya buruk. Masyarakat bisa panik, marah dan kehilangan harapan. Keseluruhan upaya mengatasi pandemi di negeri ini juga bisa gagal," ujar SBY.
SBY sendiri memiliki keyakinan bahwa pemerintah mampu untuk mengelola vaksinasi. Hanya saja, kaya SBY, pemerintah perlu memperhatikan manajemen krisis hingga bekerja lebih keras.
"Saya berpandangan bahwa sebenarnya pemerintah mampu (capable) untuk mengelola vaksinasi ini dengan baik. Syaratnya, lakukan manajemen krisis yang efektif serta bekerja siang dan malam. Bukan business as usual," kata SBY.
Berita Terkait
-
SBY: Peluang Ekonomi Indonesia Pulih Pasca Pandemi Masih Ada
-
Singapura Mulai Program Vaksinasi Covid-19, Suntikan Pertama untuk PM Lee
-
SBY: Negeri Kita Masih Punya Jalan untuk Sukses
-
SBY: Jangan Berpikir karena Vaksin Semua akan Pulih, Tuhan Tidak Suka
-
Pejabat Pemda dan 2 Kelompok Ini Disuntik Vaksin Covid-19 Bareng Presiden
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum