Suara.com - Komisi III DPR RI bakal menggelar rapat dengar pendapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis (14/1/2021), siang. RDP tersebut terkait dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.
Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh berujar rapat dengan PPATK diperlukan guna mengetahui ada tidaknya aliran dana mencurigakan dari Komjen Listyo Sigit Prabowo selaku calon tunggal kapolri.
"Meminta penjelasan PPATK terkait dengan hasil pemantauan dan penelusuran keuangan calon Kapolri.
Apakah ada aliran yang mencurigakan baik di dalam negeri atau luar negeri," kata Pangeran kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).
Sementara itu terkait uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Listyo baru dilaksanakan pada pekan depan. Di mana sebelum fit and proper test, Komisi III bakal lebih dulu memanggil Kompolnas.
"Senin RDPU dengan Kompolnas; Selasa, Rabu fit and profer test," ujar Pangeran.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menerima surat presiden atau surpres calon Kapolri dari Presiden Joko Widodo, Rabu (13/1/2021). Dengan demikian, Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat umum/RDPU pada Kamis (14/1) besok.
Dalam RDPU tersebut, Ketua Komisi III Herman Hery mengatakan pihaknya bakal mengundang Komisi Kepolisian Nasional/Kompolnas dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK. Adapun tujuan pelaksanaan RDPU tersebut ialah untuk menyerap aspirasi dari rakyat.
"Nah RDPU besok, kami akan mulai kira-kira jam 11.00 WIB," kata Herman di Gedung DPR RI.
Setelah RDPU, Komisi III lanjut akan mengundang calon tunggal Kapolri yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk membuat makalah pada Senin pekan depan. Sementara keesokan harinya, Komisi III baru akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Baca Juga: Calon Tunggal Kapolri, Fadli Zon Ucapkan Selamat untuk Listyo Sigit
"Fit and proper test itu akan dimulai jam 10.00 WIB dengan pola fit and proper test, 2 x 2,5 jam. Jadi jam 10.00 WIB dimulai sampai 12.30 WIB, lalu kita break, dan jam 14.00 WIB akan dimulai lagi sampai jam 16.30 WIB," ujarnya.
Hery mengharapkan agar rentetan jadwal itu dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga, Komisi III dapat langsung memberikan keputusan terkait calon Kapolri yang diusung Jokowi tersebut.
"Kami harapkan di hari Selasa itu, sore harinya sudah bisa Komisi III rapat untuk membuat keputusan menolak atau menerima calon yang diajukan oleh presiden," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Isu Pencopotan Kapolri Mencuat, Ini Kata Pengamat soal Pengganti Listyo Sigit
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
Jejak Emas Komjen Suyudi Ario Seto: Kepala BNN yang Masuk Bursa Calon Kapolri
-
Namanya Meroket di Bursa Calon Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Akhirnya Buka Suara: Tidak Benar!
-
Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Mencuat Gantikan Jenderal Listyo Sigit?
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Anggota DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Restoran, Korban Dipukul Botol hingga Dihajar Kursi!
-
Gus Tajul Tegaskan Surat Pemberhentian Gus Yahya Sah, Meski Tanpa Stempel Resmi PBNU
-
Pemerintah Usul Hapus Pidana Minimum Kasus Narkotika, Lapas Bisa 'Tumpah' Lagi?
-
Heboh SE Pencopotan Gus Yahya, Komando PBNU Diambil Alih KH Miftachul Akhyar
-
Rano Karno: Lewat LPDP Jakarta, Pemprov DKI Kejar Tambahan Tenaga Dokter Spesialis
-
Katib PBNU Tajul Mafakhir ke Gus Yahya: Tak Terima Dicopot? Bawa ke Majelis Tahkim
-
BPJS Kesehatan Ungkap Data Mengejutkan: 454 Puskesmas Belum Memiliki Dokter Umum
-
Penyisiran Ulang Sungai di Bogor, Polisi Temukan Rahang Bawah Diduga Milik Alvaro
-
Pakar Hukum UGM Ingatkan KPK Soal Kasus ASDP: Pastikan Murni Fraud, Bukan Keputusan Bisnis
-
Polisi Jadi 'Beking' Korporasi Perusak Lingkungan, Masyarakat Sipil Desak Reformasi Mendesak