Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berdiri di pihak mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang telah menjadi sasaran serangan rasis.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera mengatakan serangan rasis harus ditolak, terutama karena melanggar hak asasi manusia.
"Sangat ditolak tindakan dan ujaran-ujaran rasisme yang dilakukan oleh beberapa pihak dan ditujukan kepada Natalius Pigai," kata dia.
Rasisme, kata Hidayat, jelas tak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan melanggar HAM.
Menurut dia seharusnya kepolisian ambil tindakan segera dan tegas untuk menjaga Pancasila, NKRI, dan agar warga tak makin terbelah.
Natalius Pigai menjadi sasaran serangan rasis di media sosial. Dia mengatakan orang Papua sering mendapatkan serangan rasis. Kejahatan yang menimpa rakyat Papua, kata Natalius Pigai, cenderung dilandasi adanya rasisme kolektif.
Menurut dia untuk menghentikan tindakan tersebut, Presiden perlu bertindak tegas.
"Pelaku yang pemegang remote control-nya itu ada di dalam kekuasaan. Mereka-mereka yang mengeluarkan pernyataan rasis itu bukan aktor utama. Aktor utama ada di dalam lingkaran," kata Natalius Pigai kepada Suara.com.
Natalius Pigai menegaskan selama negara tidak mengambil posisi secara tegas dan jelas, masalah tidak akan bisa diselesaikan dengan baik.
Baca Juga: Mahfud MD Tanggapi Hinaan Natalius Pigai, Roy Suryo: Diragukan Ketegasannya
Selain harus bertindak tegas, menurut Natalius Pigai, Jokowi harus membangun sistem pengelolaan negara yang lebih baik dan berorientasi kepada hak asasi manusia serta demokrasi berkeadilan.
"Dan non diskriminasi secara sistemik. Jadi mengubah sistem juga membersihkan orangnya begitu dua. Jadi tidak hanya satuan-satuan begitu ecek-ecek itu nggak bisa," kata Natalius Pigai.
Sesaat setelah mendapat serangan rasis, Minggu (24/1/2021), Natalius Pigai mengatakan melalui Twitter, "Selama pemerintahan Joko Widodo, pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme."
"Kita hapuskan rasisme. Negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul tiap orang yang berseberangan dengan kekuasaan."
Natalius Pigai menyebut rasisme telah menjadi kejahatan kolektif negara pada rakyat Papua, bangsa Melanesia.
Berita Terkait
-
Tolak Narasi Pigai, KNPB: Papua Punya Hak Merdeka Sesuai Prinsip Menentukan Nasib Sendiri!
-
Skandal Rasisme Media Inggris, Kemarahan Rakyat di Balik Kematian Profesor Cambridge
-
Bukan Punya Bahlil! Menteri HAM Pigai Pasang Badan Kawal 10 Persen Saham Freeport untuk Papua Tengah
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Silakan Tuntut Keadilan, Tapi Jangan Minta Papua Merdeka!
-
Semangat Kemerdekaan Tak Boleh Berhenti di Jakarta, Harus Menjangkau Wilayah Konflik
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Inovasi Terbaru Kecantikan Wajah, Volulift 2.0 Resmi Diperkenalkan
-
Paradoks Jajanan SD versus MBG: Mengapa Proyek Besar Justru Rawan Keracunan?
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama