Suara.com - Masyarakat diajak untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang sekarang angka kasusnya sudah tembus satu juta (sejak kasus pertama diumumkan Indonesia pada Maret 2020).
Menurut politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul pemerintah sudah bekerja keras menjalankan tanggungjawab, tetapi keberhasilan mencegah penularan Covid-19 harus didukung masyarakat.
"Indonesia 1.000.000 corona, seluruh rakyat Indonesia tercinta bersedih, tapi jangan menyerah. Tolong dukung terus kerja keras pemerintah yang didukung rakyat doakan Bapak Joko Widodo dan jajarannya tetap tegar dan kuat. Kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan," kata Ruhut melalui media sosial, Rabu (27/1/2021).
Ruhut mengatakan tidak ada kata terlambat untuk memberikan dukungan. Berulangkali dalam pernyataan di Twitter, Ruhut ingatkan publik agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Tidak ada kata terlambat mari kita terus berjalan di jalan Tuhan, percayalah Tuhan Pencipta dan selalu melindungi dan sangat menyayangi kita umatnya, tolong laksanakan protokol kesehatan dengan disiplin."
Setelah angka kasus Covid-19 di Indonesia tembus satu juta, sejumlah kalangan mengkritik pemerintah Jokowi.
Tetapi politikus Ruhut sebagai politikus dari partai pendukung Jokowi, berdiri membelanya. Melalui media sosial, Ruhut menyebut mereka sebagai barisan sakit hati dan kadrun.
"Memasuki satu juta yang positif virus corona, barisan sakit hati kadrun-kadrun membully pemerintahan Pak Joko Widodo yang sudah terus bekerja keras menangani pandemi Covid-19," kata Ruhut.
Tembus satu juta
Baca Juga: Gelombang Kedua Covid-19, Peru Kunci Total 10 Negara Bagian
Setelah sebelas bulan pandemi, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.012.350 pada Selasa (26/1/2021).
Dalam beberapa waktu terakhir, penambahan kasus per hari di atas 10 ribu.
Pasien yang tak tertolong menambah daftar panjang kematian, mencapai 28.468 orang.
Pemerintah terpaksa menambah lahan pemakaman setelah lahan yang disiapkan sebelumnya tak mampu menampung, seperti yang terjadi di Jakarta.
Rumah sakit-rumah sakit kewalahan menampung pasien.
Kasus Covid-19 telah menyebar ke 34 provinsi di Tanah Air yang mencakup 510 kabupaten dan kota.
Berita Terkait
-
Film Sukma Garapan Baim Wong Tembus 1 Juta Penonton
-
Pulang dari Mekkah, Jemaah Haji Diminta Waspada dengan Gejala Covid-19
-
Kasus Kembali Meledak di Jakarta, Pramono Anung: COVID-19 Urusan Menkes!
-
Waspada Covid-19, Pakar Paru Sarankan Pemerintah Kembali Beri Vaksin Untuk Kelompok Rentan
-
Kasus Covid-19 Naik di Negara Tetangga, DKI Imbau Vaksinasi Sebelum ke Luar Negeri
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi