Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mendukung rencana pembolehan vaksin Covid-19 secara mandiri di Indonesia agar makin cepat jumlah warga yang divaksin.
"Kami mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong karena ini akan mempercepat vaksinasi,” katanya seperti dilaporkan Antara, Jumat (29/1/2021).
JK mengatakan penyuntikan vaksin Covid-19 secara mandiri dapat mempercepat Pemerintah dalam mencapai target vaksinasi secara nasional dalam setahun. Menurut JK, mustahil bagi Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi terhadap sedikitnya 70 persen dari total penduduk jika hanya mengandalkan program vaksin gratis.
"Bila vaksinasi mau diselesaikan dalam waktu setahun, dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari. Hal itu tidak mungkin dilaksanakan oleh Pemerintah saja," kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
JK mencontohkan vaksin mandiri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta terhadap para karyawannya sehingga perusahaan tersebut dapat kembali bekerja dengan normal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25.000, kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban Pemerintah dan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Pemerintah memasang target vaksinasi COVID-19 terhadap 70 persen dari populasi di Indonesia.
Hal itu bertujuan agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan kekebalan komunal dibandingkan negara lain di tengah pandemi COVID-19.
Berdasarkan penghitungan Budi, 70 persen dari total jiwa penduduk Indonesia berjumlah sekitar 181 juta orang.
Baca Juga: Uji Klinis Obat Covid-19 Buatan Sendiri, Uganda Jamin Keamanan dan Manfaat
Dengan kebutuhan dua dosis bagi setiap orang, menurut dia, perlu sedikitnya 362 juta suntikan vaksin.
Berita Terkait
-
Grace Natalie Siap Temui Jusuf Kalla Usai Dipolisikan: Saya Tidak Ada Masalah Pribadi
-
Grace Natalie Siap Tanggung Jawab Buntut Video JK: Tak Ada Pelanggaran Hukum
-
JK Diserang Isu Miring, Aliansi Ormas Islam: Mungkin Mau Dirusak
-
Buntut Potongan Video JK, Jubir Ormas Islam Sebut Ada Unsur Pidana dan Niat Jahat Ade Armando dkk
-
Panas! Ade Armando Batal Maaf ke Jusuf Kalla Jika Laporan Polisi Tak Dicabut
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Waspada Malaria Monyet Mengintai: Gejalanya Menipu, Bisa Memperburuk Kondisi dalam 24 Jam!
-
Mahfud MD Bongkar Fenomena 'Peradilan Sesat': Hakim Bisa Diteror hingga Dijanjikan Promosi Jabatan
-
Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Politikus PKB Tegaskan Putusan MK Jadi Rujukan Final
-
Ajarkan Seni Debat, Gibran Bagikan Tips Khusus ke Siswi SMAN 1 Pontianak yang Dicurangi Juri LCC
-
Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah dari Rumah, Bagaimana Aturan dan Caranya?
-
Kasus Kekerasan Seksual di Depok Meningkat, Wakil Wali Kota Ungkap Fakta di Baliknya
-
Waspada Malaria Knowlesi! Penyakit 'Kiriman' Monyet yang Mulai Mengintai Manusia
-
Geger Kabar Syekh Ahmad Al Misry Ditangkap, Polri: Tersangka Masih Sembunyi di Mesir
-
Demo Depan KPK, GMNI DKI Desak Usut Dugaan Mega Korupsi Rp 112 Triliun di Proyek KDMP
-
Kementerian PKP dan KPK Sinkronkan Aturan Baru Program BSPS untuk Rakyat