Penunjukan lokasi penjara ini menempatkan para tahanan berada di luar perlindungan hukum yang dijamin bagi tawanan perang oleh Konvensi Jenewa dan dapat membuat mereka ditahan tanpa batas waktu tanpa bantuan hukum.
Pelanggaran hukum internasional yang disengaja dalam perlakuan terhadap narapidana Guantanamo dengan cepat memicu protes global.
Akibatnya, penjara Guantanamo dan tahanannya yang dirantai dengan jas oranye identik dengan simbol ketidakadilan dan keangkuhan negara Paman Sam itu.
Kamp penjara Guantanamo memang berubah secara substansial dan jumlah populasi narapidana menyusut, namun faktanya penjara itu tetap buka hingga hari ini.
Jonathan Hafetz, yang telah mewakili beberapa tahanan Guantanamo di pengadilan dan mengajar hukum di Seton Hall University, kepada DW mengatakan bahwa selama ini Amerika Serikat tidak hanya gagal menutup penjara yang telah lama menjadi simbol pelanggaran dan pelecehan hukum, tetapi juga "gagal membongkar arsitektur hukum yang mendukungnya."
Arsitektur ini, tulisnya melalui email, "memungkinkan sistem penahanan tanpa batas waktu tanpa dakwaan dan komisi militer yang cacat untuk mengadili tersangka terorisme, dibandingkan dengan pengadilan federal yang telah ada."
Warisan yang menghantui
Niatan pemerintah AS untuk menutup penjara ini telah diikrarkan oleh mantan Presiden Barack Obama pada tahun pertama ia pertama kali terpilih pada Januari 2009.
Namun hingga akhir pemerintahan Obama, penjara ini tetap beroperasi. Kebijakan itu pun dibalik oleh Presiden Donald Trump saat ia menjabat.
Baca Juga: Trump Minta Obama Tunda Pindah Tahanan Guantanamo, Kenapa?
"Obama harus dihargai karena mengakui bahwa Guantanamo merusak nilai-nilai Amerika dan keamanannya, dan dengan secara signifikan mengurangi populasi di sana," ujar Hafetz, namun ia juga menegaskan bahwa "dia (Obama) pada akhirnya harus dinilai karena kegagalannya menutup penjara dan karena mempertahankan keberlanjutan legalitasnya."
Karena kegagalan Obama menutup Guantanamo masih tetap membayangi begitu penggantinya menjabat.
Selama kampanyenya, Donald Trump telah menentang rencana Obama untuk menutup fasilitas tersebut.
Trump juga sempat memprotes pemindahan beberapa narapidana yang tersisa ke Arab Saudi oleh pemerintahan Obama.
Niatan pemerintahan Biden-Harris untuk lebih serius meninjau penutupan Guantanamo patut diapresiasi.
Lagi pula, pengacara Jonathan Hafetz mengatakan berdasarkan pengalamannya mendampingi sejumlah tahanan Guantanamo bahwa "Presiden Bush mendirikan Guantanamo sebagai penjara di luar sistem hukum, menyebabkan kerusakan besar-besaran pada reputasi Amerika Serikat dan supremasi hukum secara lebih umum, tanpa manfaat keamanan yang nyata.
Berita Terkait
-
20 Tahun Mendekam di Penjara Guantanamo, Teroris Hambali Dipastikan Tak Bisa Kembali ke Indonesia
-
Yusril Soal Pemulangan Hambali dari Penjara Guantanamo, Berpeluang Gagal Diadili di Kasus Bom Bali?
-
Hambali, Otak Bom Bali 2002 Pekan Ini Disidang di Kamp Guantanamo
-
Kisah Para Mantan Tahanan Penjara Guantanamo
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Menilik Strategi Kementerian PU Amankan Jalur Utama Jakarta Menuju Selatan Jawa Demi Mudik Lancar
-
Tim Yaqut Minta Penundaan Pemeriksaan, KPK Belum Terima Surat
-
Investigasi Militer Amerika Akui Kesalahan Fatal: Rudal Tomahawk Hantam Sekolah di Iran
-
15 Pakar Hukum Tegaskan Perkara Pertamina Murni Hubungan Bisnis, Bukan Tindak Pidana Korupsi
-
Rismon Ikut Jejak Eggi Sudjana Ajukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Tak Mundur 0,1 Persen!
-
Instruksi Siaga 1 TNI Dinilai Wajar, Slamet Ginting: Bukan Persiapan Perang
-
DPR Mulai Proses 3 Surpres: RUU Perlindungan Saksi, Keamanan Siber, hingga CEPA Kanada
-
Pemerintah Terbitkan Pedoman AI untuk Pendidikan, Siswa SD-SMA Dilarang Pakai ChatGPT
-
Pemerintah Terbitkan SKB 7 Menteri soal Penggunaan AI di Pendidikan, Atur Batasan Berdasarkan Usia
-
Harga Energi Global Terus Dipantau, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi APBN Tetap Terkendali