Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla belum lama ini mempertanyakan cara menyampaikan kritik kepada pemerintah tanpa harus ditangkap polisi. Hal itu dibahas dalam program Mata Najwa, Rabu (17/2/2021) malam yang bertajuk "Kritik Tanpa Intrik".
Menyoal pertanyaan Jusuf Kalla, Refly Harun mengatakan bahwa suasana takut untuk mengkritik karena bisa jadi diancam dipolisikan memang benar terasa.
Refly Harun juga membantah anggapan yang menyebut dia tidak pernah dilaporkan ke aparat meski kerap mengkritik terhadap pemerintah.
"Kalau saya lihat suasana takut mengkritik dipolisikan, dilaporkan memang ada terasa. Ketika kita mengambil posisi untuk kritis terhadap kekuasaan. Saya dibilang Pak Mahfud MD kritik terus, tapi tidak diapa-apain. Siapa bilang? Kan saya sudah dilaporkan juga," ucap Refly Harun seperti dikutip Suara.com.
Menurut Refly Harun, hal ini disebabkan oleh dua hal. Salah satu diantaranya adalah pasal-pasal karet yang ada di UU ITE.
Refly Harun menerangkan, penafsiran pasal karet bisa bermacam-macam dan pelaporannya bisa terbolak-balik.
"Pangkalnya ada dua. Pertama di UU ITE yang terlalu ngaret, bisa ditafiskan macam-macam. Kita gak bisa bedakan mana itu penghinaan, ujaran kebencian, kritik. Begitu orang mengadu dengan penghinaan, ditandem dengan ujaran kebencian. Padahal itu ancaman hukuman berbeda," jelas Refly.
Sementara penyebab kedua menurut Refly Harun ialah subjek penegak hukum yang memungkinkan munculnya anasir lain.
"Kedua (pangkalnya) adalah objek atau subjek penegak hukum. Di sini bisa muncul anasir lain, kalau sponsor misal lebih cepat," tegasnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Isi Kepala Jokowi, Husin Shihab: Di Mana Moral Anda?
Lebih lanjut, Refly Harun juga menyinggung beberapa kasus yang pernah terjadi. Diantaranya Haikal Hassan yang dilaporkan karena mimpi dan polemik Ustadz Maaher.
"Ada orang bermimpi, kalau Babe Haikal Hassan ditersangkakan mungkin kita akan menjadi negara paling aneh di dunia," tukasnya.
"Ustadz Maaher meninggal di tahanan, kasusnya tidak berat amat. Ulama (yang disinggung) tidak mengadukan, yang mengadukan orang lain yang tidak ada kaitan apa-apa. Tidak hanya diproses, ditahan, akhirnya meninggal," sambung Refly Harun menerangkan.
Terakhir, suasana takut mengkritik menurut Refly Harun secara tidak langsung sudah dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi.
"Nuansa itu memang terasa dan ini dikonfirmasi sendiri oleh Jokowi yang bertanya kalau memunculkan ketidakadilan ya kami revisi. Artinya itu terjadi dan direvisi," tandas Refly.
Meski begitu, Fadjroel Rahman selaku jubir presiden menegaskan bahwa pusat keprihatian Presiden Jokowi bukan pada masalah itu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
-
Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju
-
Wamendagri Bima Arya Nilai Pacitan Berpotensi Jadi Kota Wisata Unggulan
-
Groundbreaking Mapolda DIY, Kapolri Dorong Pelayanan Polisi Berbasis AI dan Data
-
Siapa yang Salah? Polisi Periksa 31 Saksi Terkait Kecelakaan Beruntun KRL vs Argo Bromo
-
Dukung Asta Cita Prabowo, TNI dan Masyarakat Tanami Jagung Lahan 2 Hektare di Cibeber
-
MBG Tak Boleh Anti Kritik, APPMBGI Usul BGN Bentuk Tim Independen Awasi Program
-
Meski Masih Macet, Jakarta Dinobatkan Jadi Kota Teraman Nomor 2 di ASEAN
-
Bantargebang Dibatasi Mulai 1 Agustus, Pramono Segera Temui Menteri LH Bahas Sampah
-
Cuma Jadi Penyerap Dampak Konflik, Indonesia dan ASEAN Dinilai Tak Punya Daya Tawar