Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran di daerah untuk memprioritaskan pencegahan dini agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Peserta Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).
"Prioritaskan upaya pencegahan. Pencegahan harus diprioritaskan, jangan terlambat," ujar Jokowi.
Jokowi mencontohkan terjadi kebakaran hutan yang besar di sebuah negara. Bahkan sebuah kota juga ikut terbakar .
"Saya kira saudara-saudara tahu semua sampai ada kota yang ikut terbakar. Hal-hal seperti ini betul-betul harus kita jadikan pelajaran," ucap dia.
Karena itu, kata Jokowi pencegahan dini sangat diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
"Sekali lagi prioritaskan pencegahan, jangan terlambat. Karena kalau sudah terlambat kita guyur dengan water bombing sebanyak apapun, pengalaman kita sudah telanjur sulit, api boleh keluar kecil tapi segera dipadamkan, sekali lagi pencegahan diprioritaskan," tutur Jokowi.
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu juga menekankan pentingnya manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terkoordinasi. Artinya kata Jokowi, ketika di desa ada api kecil, langsung diberitahukan, sehingga segera bisa tertangani.
"Kalau sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini," kata dia.
Baca Juga: Sutarmidji Klaim Kantongi 57 Nama Pemilik Lahan Terbakar di Kalbar
Kemudian kata Jokowi, memonitoring di area-area yang rawan hotspot juga penting dilakukan.
"Saya pikir sudah tahu semua, sudah ngerti semuanya di mana yang rawan, di mana sih diwaspadai dan update kondisi lapangan setiap hari. Sehingga kondisi di lapangan terpantau harian, kondisi di lapangan terpantau setiap hari," kata Jokowi.
Selain itu kata Jokowi perlunya memanfaatkan teknologi untuk monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard.
"Hati-hati begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan larinya pasti ke angka triliun, hati-hati. Belum kerusakaan ekologi dan ekosisitem kita," ucap dia.
Kepala Negara juga meminta monitoring dan pengawasan hingga tingkat bawah. Menurutnya aplikasi teknologi yang dimiliki Polda Riau sangat bagus terkait Karhutla.
"Saya melihat di Riau bagus, Polda punya aplikasi teknologi untuk ngecek sampai bawah. Hal-hal seperti itu yang harus dilakukan," tutur Jokowi.
Berita Terkait
-
Saat 'Luka Bakar' Gambut Sumatra Selatan Coba Disembuhkan Lewat Solusi Alam
-
Cara Efektif Mencegah Kebakaran Saat Kemarau Panjang
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla, Perkuat Kesiapsiagaan di Tambang Indonesia Timur
-
Polisi Gencar Pasang Plang Peringatan di Hutan Riau: Karhutla Musuh Bersama!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo