Suara.com - Staf khusus Edhy Prabowo, Safri Muis mengaku menerima uang titipan dari Suharjito, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPP). Pernyataan itu disampaikan Safri ketika dihadirkan Jaksa KPK untuk terdakwa Suharjito di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2021).
Suharjito merupakan penyuap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Dalam sidang tersebut, Safri awalnya mengaku pernah bertemu Suharjito bersama manager Operasional Kapal PT DPP, Agus Kurniyawanto. Pertemuan itu membahas soal belum didapatnya izin ekspor benih lobster oleh perusahaan Suharjito.
"Itu, saya bilang dilengkapi berkas-berkas yang disampaikan di tim due deligence," kata Safri di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2021).
Mendengar jawaban saksi Safri, jaksa KPK pun menanyakan apakah adanya pemberian sejumlah uang kepada saksi Safri dari Suharjito untuk mendapatkan izin secepatnya dalam ekspor benih lobster.
Menimpali pertanyaan Jaksa, Safri mengklaim tak menerima uang Suharjito untuk membantu perusahaan miliknya itu. Namun, kata Safri, bahwa Suharjito hanya menitipkan uang kepada dirinya. Tapi, uang itu diberikan kepada dirinya dalam pertemuan berikutnya.
"Waktu itu menitipkan uang (Suharjito). Titipan aja tapi jumlahnya enggak tahu, pokoknya titip saja. Saya nggak tahu jumlahnya berapa," ujar Safri.
Jaksa KPK pun menanyakan untuk siapa titipan uang yang diberikan kepada saksi. Ia, pun Safri menjawab tak mengetahui titipan untuk siapa.
Namun, kata Safri, bahwa staf Pribadi Edhy, Amiril Mukminin sempat menanyakan kepada dirinya bahwa apakah ada titipan uang dari Suharjito.
Baca Juga: Eks Stafsus Akui Diperintah Edhy Prabowo Bantu Swasta Dapat Izin Lobster
"Karena waktu itu Amiril ada tanya ke saya bilang 'ada titipan enggak ?' Saya bilang ada, dan saya serahkan," jawab Safri.
Safri pun mengungkap bahwa uang itu diserahkan diruang kerjanya dan diberikan kepada Amiril.
"Jadi (itu pas) saya keluar dari toilet, ketemu Amiril, terus Amiril tanya, lalu dia ke ruangan saya, saya serahkan uangnya," kata dia.
Dalam dakwaan, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito, menyuap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar Rp2,1 miliar terkait izin ekspor benih Lobster di Kementerian KKP tahun 2020.
Uang suap yang diberikan kepada Edhy melalui beberapa perantara. Di antaranya dua staf khusus menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; kemudian Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR.
Uang suap itu, agar memuluskan perusahaan terdakwa agar dipercepat dalam persetujuan perizinan ekspor benih Lobster di Kementerian KP tahun 2020.
Tag
Berita Terkait
-
Ini Penjelasan KPK Soal Nama Edhy Prabowo Tidak Disebut di Dakwaan Gazalba Saleh
-
Daftar Menteri-menteri Jokowi yang Berasal dari Partai Oposisi, Terbaru Ada AHY
-
Kembali Ditahan, Hakim Agung Gazalba Diduga Terima Gratifikasi dari Eks Menteri KKP Edhy Prabowo
-
Edhy Prabowo Muncul di Acara Wisuda Anak Ferdy Sambo, Sudah Bebas Bersyarat?
-
Eks Menteri KKP Edhy Pranowo Terlihat Sudah Hirup Udara Bebas, Mahfud MD: Karena Aturannya Begitu
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur