Suara.com - Wakil Sekjen DPP Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menduga, pembubaran FPI oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi erat terkait investasi industri minuman keras atau miras.
Novel mengingatkan, bahwa umat Islam akan bereaksi keras atas disetujuinya investasi tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Novel untuk mengomentari Jokowi menyetujui industri miras masuk ke dalam daftar investasi.
"Makanya Jokowi ngotot bubarin FPI karena memang diduga kuat didesak oleh industri maksiat atau kemungkaran," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Senin (1/3/2021).
Menurut Novel, Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus bertindak melawan kebijakan pemerintah dan segera dibatalkan.
Kalau tidak, ia mengancam umat Islam bakal turun tangan mendesak kebijakan pemerintah tersebut.
"MUI harus bertindak, apalagi wapresnya kiai dan tinggal tunggu tanggal mainnya umat Islam bereaksi keras di mana-mana."
Investasi Industri Miras
Presiden Jokowi telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.
Baca Juga: Ini Persyaratan Investasi Industri Miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.
Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.
Berita Terkait
-
Ini Persyaratan Investasi Industri Miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021
-
Ingatkan Pemerintah, PKS: Sila Pertama, Semua Agama Larang Miras
-
Kritik Investasi Miras, Rocky: yang Mabuk Pemerintah, yang Disalahin Rakyat
-
Soal Perpres Investasi Miras, Ulama: Kalau Mau Bener Urus Negara, Batalkan
-
Minta Perpres Investasi Miras Dicabut, PKS Sebut Wapres Maruf Tak Konsisten
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
Jaket Ojol Pinjaman Jadi Kedok! Duo Pencuri AC Mal Tambora Bedalih Kepepet Usai Dibekuk Polisi
-
Jaket Ojol Jadi Kedok, Dua Sekawan Gasak AC Mal Tambora karena Himpitan Ekonomi, Endingnya Penjara!
-
DPR Kritik KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Itu Bukan Rahasia Negara!
-
Polda Bali Resmi 14 Orang karena Dicap Perusuh Demo Agustus, 4 di Antaranya Masih Anak-anak
-
Gondol Motor Mertua hingga Perhiasan, Mantan Menantu Jadi Maling di Bekasi
-
Daftar 16 Dokumen Kunci Capres-Cawapres yang Dirahasiakan KPU, dari Ijazah hingga LHKPN
-
Khawatir Gejolak Sosial, Komisi II DPR Minta Mendagri Setop Efisiensi Transfer Dana ke Daerah
-
6 Fakta Kunci Kasus Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit yang Seret Anak Jusuf Hamka
-
Rp 200 Triliun Anggaran Negara Disalurkan ke Kredit, Ekonom: Itu Ilegal
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?