Suara.com - Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan kongres luar biasa versi Deli Serdang inkonstitusional dan dia menyinggung sikap Moeldoko sebelumnya, yang pernah membantah tuduhan terlibat upaya mengambilalih posisi ketua umum Partai Demokrat.
"Bapak Moeldoko selama ini selalu menolak, tetapi ternyata terang benderang kali ini bahwa memang ini merupakan bagian dari apa yang beliau lakukan juga dalam usaha merebut kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa," kata Herzaky ketika diwawancara salah satu televisi, hari ini.
Menurut Herzaky, perbuatan semua orang yang terlibat dalam KLB tidak terpuji.
"(KLB) ini tidak konstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai demokrat yang juga sudah disahkan oleh Kemenkumham."
Dalam konferensi pers tadi, Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat hasil Kongres V pada Maret 2020, juga menegaskan KLB versi Deli Serdang ilegal dan kubunya tidak akan tinggal diam.
Tak ada dualisme
Kubu AHY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Ketum kami juga sudah menjelaskan dengan sangat tegas dan jelas tolong kami ingatkan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat," kata Herzaky.
Dia menyatakan KLB Deli Serdang dihadiri oleh bukan pemilik suara sah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
Baca Juga: Konpers AHY Tak Didampingi Ibas, Kakak-Adik Masih Solid di Demokrat?
KLB yang sah, kata dia, harus memenuhi syarat, yakni adanya permintaan 2/3 suara dari DPD ditambah dengan minimal 1/2 suara dari DPC serta disetujui ketua majelis tinggi.
Herzaky menyatakan DPD Partai Demokrat di bawah AHY solid 100 persen untuk tetap mendukung AHY.
"Sehingga sangat jelas bahwa apapun hasil keputusan dari KLB dagelan tadi ya tentunya tidak berlaku apa-apa gitu buat kami."
Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang sejauh ini belum memutuskan sikap politik ke depannya apakah menjadi oposisi atau partai pendukung pemerintah saat ini.
Penggagas KLB Jhoni Allen Marbun mengatakan setelah kongres tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya menentukan langkah politik partai apakah pendukung atau oposisi di pemerintahan.
Menurutnya, untuk menentukan kedua langkah tersebut tentunya ada diputuskan melalui rapat pimpinan yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
Berita Terkait
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
-
Dua Pelari Muda Indonesia Pecah Podium di 200 Meter Kejuaraan Atletik Asia Tenggara 2025
-
Gubernur Bobby Nasution Teken Kesepakatan Pengelolaan Sampah Jadi Energi
-
Viral ASN Deli Serdang Ngaku Sulit Naik Pangkat, Bobby Nasution Langsung Mediasi dan Ini Hasilnya
-
Menteri PPPA Sesalkan Vonis Ringan Kematian Anak oleh TNI di Deli Sedang, Dorong Naik Banding
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti