Said Didu: Kalau Ingin Punya Rumah, Maka Harus Membangun, Bukan Merebut

Suara.com - Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu kerap memberikan sudut pandangnya terhadap isu politik yang sedang memanas.

Terbaru, ia seakan memberikan sindiran terkait KLB Demokrat di Deli Serdang.

Meski tidak secara gamblang menyebut agenda KLB tersebut, Said Didu menganalogikan seperti orang yang ingin membangun rumah.

Said Didu menilai bahwa bagi siapapun yang memiliki etika dan moral jika ingin punya rumah, maka orang tersebut akan membeli atau membangun rumah, bukan dengan cara merebut rumah orang lain.

"Bagi yang beretika dan bermoral, jika ingin punya rumah yang maka dia akan membangun atau membeli rumah - bukan merebut rumah orang lain lewat pemalsuan sertifikat dan merekayasa dukungan tetangga rumah yang mau direbut," tulis Muhammad Said Didu melalui akun Twitter @msaid_didu seperti dikutip Suara.com, Sabtu (6/3/2021).

Respons publik

Cuitan tokoh 'Manusia Merdeka' ini pun banyak mendapat respons dari pengguna Twitter yang lain.

Berikut beberapa komentar dari warga jagat Twitter menanggapi cuitan Said Didu.

"Di sebuah negeri sarang penyamun, bicara moral adalah musuh bebuyutan. Beda dengan Indonesia, negeri ini negeri bermoral dan beretika," tulis warganet.

Baca Juga: Pemerintah Tak Campuri Masalah Partai Demokrat, Ini Penjelasan Mahfud MD

"Rakyat bisa menilai mana pemimpin yang layak dipercaya mengemban amanah," tulis pengguna Twitter yang lain.

"Negeri serba mudah dan makmur, apapun keinginan kita bisa tercapai. Untuk jadi ketua partai cukup dengan ngopi-ngopi dilanjutkan berkerumun, jadilah apa yang kita impikan," tulis warganet lainnya.

"Bagi yang bermoral dan punya etika, dia akan menghormati proses demokrasi yang ia ciptakan (parpol). Tergantung sah atau tidak ada proses, bukan malah asyik nyinyir membabi buta sampai lebaran kuda. Rumah milik pribadi, partai bukan, walau sama-sama punya ADRT. Beda," komentar warganet yang lain.

"Kalau pemilik rumahnya nggak neglawan, ikutin alur, ya wasalam," demikian tulis salah satu pengguna Twitter.

Pidato Perdana Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB: Inilah Demokrasi

Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Moeldoko tiba di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Moeldoko tiba di lokasi diselenggarakannya KLB Partai Demokrat, pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 21.30 WIB. Kehadirannya disambut sejumlah politikus dan kader yang ada di lokasi.

Moeldoko hadir untuk memberikan pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Moeldoko mengapresiasi terselenggaranya KLB dengan semangat demokrasi dan cita-cita luhur, mewujudkan kejayaan Partai Demokrat. Meski pun ada perbedaan pilihan namun tetap dalam satu kekuatan.

"Saya sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB ini," ungkapnya.

"Inilah sebuah demokrasi. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara sekalian untuk memilih saya. Saya tida punya kekuatan untuk itu. Tapi semua lahir dari sebuah keyakinan, karena Alhamdulillah ini adalah sebuah kekuatan," cetusnya.

Permintaan AHY Kepada Jokowi dan Yasonna Usai KLB Pilih Moeldoko

Pemerintah diminta menolak hasil kongres luar biasa Partai Demokrat versi Deli Serdang, Sumatara Utara, yang menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum. KLB tersebut dinilai ilegal.

"Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

"Saya meminta negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat."

AHY menyatakan Partai Demokrat akan menempuh jalur konstitusional untuk menyikapi perkembangan politk terbaru hari ini.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," kata AHY.