Suara.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko angkat bicara soal kasus korupsi yang menerpa Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Ia menyatakan kasus itu tak berkaitan dengan program rumah DP Rp 0.
Pernyataan Sarjoko ini bersebrangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Sarjoko menyebut pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur tak ada hubungannya.
"Enggak ada, enggak ada kaitan sama sekali dengan program DP Rp 0," ujar Sarjoko saat dikonfirmasi, Minggu (14/3/2021).
Sarjoko menyebut pihaknya bersama Saeana Jaya sejauh ini baru direncanakan berada di tiga lokasi, yakni di Pondok Kelapa yang sudah rampung, Cilangkap, dan Pulo Gebang yang pembangunannya masih terkendala hingga sekarang ini.
"Kalau kaitan dengan lokasi yang di Pondok Ranggon, sampai saat ini kami belum terinformasikan apakah itu nanti akan dimanfaatkan untuk apa, kita juga belum tahu," katanya.
Ia menyebut Sarana Jaya belum memberitahukan lahan di Pondok Ranggon itu akan dipakai untuk apa. Pihak Sarana Jaya sampai saat ini belum memberikan informasi lebih lanjut.
"Oleh sarana jaya mau dibikin apa, kita juga belum tahu. Artinya, selama ini, itu belum terinfromasi kepada kami secara resmi akan digunakan untuk hunian DP nol misalnya, itu belum pernah," pungkasnya.
Versi Wagub DKI
Baca Juga: Dirut jadi Tersangka KPK, PDIP Minta Sarana Jaya Tak Pegang Proyek ITF
Wagub Ahmad Riza sebelumnya mengakui jika Yoory C Pinontoan melakukan korupsi pada program rumah DP Rp 0. Dalam kasus ini, Yoory diduga menaikkan harga lahan atau markup jauh dari harga normalnya.
Tanah yang dibeli Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu berlokasi di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Rencananya lahan tersebut akan dibangun rumah susun hak milik murah seperti yang dijanjikan Anies saat kampanye Pilkada 2017 lalu.
Yoory sendiri sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kurang lebih yang dibeli sarana jaya itu untuk rumah DP Rp0 persen," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/3/2021).
Riza menjelaskan, Sarana Jaya ditunjuk sebagai kontraktor dalam proyek itu. Sudah ada dua Rusun yang dibangun di Jakarta Barat dan Timur.
"Kalau kasus Sarana Jaya kita kan memang salah satu tugas, salah satu yang ditugaskan ke Sarana Jaya adalah membangun DP 0 persen," katanya.
Berita Terkait
-
Kasus Pengadaan Lahan Rorotan, KPK Periksa Eks Dirut Perumda Sarana Jaya di Lapas Sukamiskin
-
Korupsi Lahan Jakarta Memanas: Mantan Bos Sarana Jaya Gugat KPK! Ada Apa?
-
Kasus Korupsi Lahan di Pulo Gebang, Hakim Tunda Sidang Putusan Eks Dirut Perumda Pembangunan Jaya Yoory
-
Eks Dirut Sarana Jaya Kembali Jadi Tersangka, KPK Tahan 5 Orang Terkait Kasus Korupsi Lahan di Rorotan
-
Bareskrim Polri Tetapkan Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan Tersangka Korupsi Pembelian Tanah di Cakung
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?