Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ikut muncul dalam rapat bersama Komisi B selaku koordinator, dalam pembahasan kasus korupsi Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Namun, rapat itu ditunda karena kurangnya kesiapan Perumda Sarana Jaya.
Seusai rapat, Prasetio menemui awak media yang menantikan keterangan mengenai pertemuan itu.
Dalam kesempatan itu, Prasetio memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan miring mengenai dirinya.
Untuk diketahui, beredar pemberitaan dari salah satu media massa nasional mengenai keterlibatan Prasetio dalam kasus korupsi Yoory. Prasetio disebut ikut memuluskan anggaran yang sudah di-markup hingga bisa dicairkan.
Dalam pemberitaan Koran Tempo 10 Maret, disebutkan pada 14 November Sarana Jaya mendapat Penyertaaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 285 miliar.
Namun, ketika rapat badan anggaran DPRD selanjutnya yang dipimpin Prasetio, PMD itu malah naik menjadi Rp 1,285 triliun.
"Saya juga di sini mengklarifikasi karena terus terang aja ada kesebut nama saya gitu, sebagai Ketua DPRD, lantai 10," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).
Prasetio lantas menunjuk salah satu wartawan yang menulis berita keterlibatannya dalam kasus korupsi itu. Ia menyebut keterangan ini menjadi bagian dari klarifikasinya.
Baca Juga: Anak Buah Anies Belum Siap, Pembahasan Korupsi Sarana Jaya di DPRD Ditunda
"Saya gak tau, ini nih orangnya. Enggak tau dari mana juga (sumber pemberitaannya), saya harus klarifikasi dia," kata Prasetio sambil menunjuk jurnalis yang dimaksud.
Prasetio mengakui tak tahu mengapa bisa ada kenaikan dana anggaran itu. Sebab, ia selaku Ketua Banggar DPRD DKI, hanya menyetujui apa yang sudah direncanakan Gubernur Anies Baswedan.
"Pengesahan apakah ini diiyakan atau ditidak-kan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) dan Banggar," tuturnya.
Selain itu, saat pembahasan di Komisi B, Prasetio mengaku tak terlibat. Sebab ia yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD tak memimpin Komisi atau menjadi koordinatornya.
"Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba, ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap tak enak. Ngeri-ngeri sedap."
Berita Terkait
-
Anak Buah Anies Belum Siap, Pembahasan Korupsi Sarana Jaya di DPRD Ditunda
-
Tak Sudi Diseret Korupsi Yoory, Ketua DPRD DKI Minta Anies Tanggung Jawab
-
Namanya Terseret Korupsi Anak Buah Anies, Ketua DPRD: Sedap-sedap Gak Enak
-
KPK Santai Diancam Mau Digugat Gegara Belum Umumkan Status Anak Buah Anies
-
Bantah Wagub, Dinas Perumahan Sebut Korupsi Yoory Bukan Rumah DP Rp 0
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Wings Air Resmi Buka Rute Jember-Bali, Jadwal Penerbangan Segera Dirilis
-
Bangun Ulang dari Puing, 5 Fakta Rumah Ahmad Sahroni Rata dengan Tanah Usai Tragedi Penjarahan
-
Ulah Camat di Karawang Diduga Tipu Warga Rp1,2 Miliar Modus Jual Rumah, Bupati Aep Syaepuloh Murka
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online