Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ikut muncul dalam rapat bersama Komisi B selaku koordinator, dalam pembahasan kasus korupsi Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Namun, rapat itu ditunda karena kurangnya kesiapan Perumda Sarana Jaya.
Seusai rapat, Prasetio menemui awak media yang menantikan keterangan mengenai pertemuan itu.
Dalam kesempatan itu, Prasetio memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan miring mengenai dirinya.
Untuk diketahui, beredar pemberitaan dari salah satu media massa nasional mengenai keterlibatan Prasetio dalam kasus korupsi Yoory. Prasetio disebut ikut memuluskan anggaran yang sudah di-markup hingga bisa dicairkan.
Dalam pemberitaan Koran Tempo 10 Maret, disebutkan pada 14 November Sarana Jaya mendapat Penyertaaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 285 miliar.
Namun, ketika rapat badan anggaran DPRD selanjutnya yang dipimpin Prasetio, PMD itu malah naik menjadi Rp 1,285 triliun.
"Saya juga di sini mengklarifikasi karena terus terang aja ada kesebut nama saya gitu, sebagai Ketua DPRD, lantai 10," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).
Prasetio lantas menunjuk salah satu wartawan yang menulis berita keterlibatannya dalam kasus korupsi itu. Ia menyebut keterangan ini menjadi bagian dari klarifikasinya.
Baca Juga: Anak Buah Anies Belum Siap, Pembahasan Korupsi Sarana Jaya di DPRD Ditunda
"Saya gak tau, ini nih orangnya. Enggak tau dari mana juga (sumber pemberitaannya), saya harus klarifikasi dia," kata Prasetio sambil menunjuk jurnalis yang dimaksud.
Prasetio mengakui tak tahu mengapa bisa ada kenaikan dana anggaran itu. Sebab, ia selaku Ketua Banggar DPRD DKI, hanya menyetujui apa yang sudah direncanakan Gubernur Anies Baswedan.
"Pengesahan apakah ini diiyakan atau ditidak-kan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) dan Banggar," tuturnya.
Selain itu, saat pembahasan di Komisi B, Prasetio mengaku tak terlibat. Sebab ia yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD tak memimpin Komisi atau menjadi koordinatornya.
"Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba, ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap tak enak. Ngeri-ngeri sedap."
Berita Terkait
-
Anak Buah Anies Belum Siap, Pembahasan Korupsi Sarana Jaya di DPRD Ditunda
-
Tak Sudi Diseret Korupsi Yoory, Ketua DPRD DKI Minta Anies Tanggung Jawab
-
Namanya Terseret Korupsi Anak Buah Anies, Ketua DPRD: Sedap-sedap Gak Enak
-
KPK Santai Diancam Mau Digugat Gegara Belum Umumkan Status Anak Buah Anies
-
Bantah Wagub, Dinas Perumahan Sebut Korupsi Yoory Bukan Rumah DP Rp 0
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum