Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ikut muncul dalam rapat bersama Komisi B selaku koordinator, dalam pembahasan kasus korupsi Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Namun, rapat itu ditunda karena kurangnya kesiapan Perumda Sarana Jaya.
Seusai rapat, Prasetio menemui awak media yang menantikan keterangan mengenai pertemuan itu.
Dalam kesempatan itu, Prasetio memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan miring mengenai dirinya.
Untuk diketahui, beredar pemberitaan dari salah satu media massa nasional mengenai keterlibatan Prasetio dalam kasus korupsi Yoory. Prasetio disebut ikut memuluskan anggaran yang sudah di-markup hingga bisa dicairkan.
Dalam pemberitaan Koran Tempo 10 Maret, disebutkan pada 14 November Sarana Jaya mendapat Penyertaaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 285 miliar.
Namun, ketika rapat badan anggaran DPRD selanjutnya yang dipimpin Prasetio, PMD itu malah naik menjadi Rp 1,285 triliun.
"Saya juga di sini mengklarifikasi karena terus terang aja ada kesebut nama saya gitu, sebagai Ketua DPRD, lantai 10," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).
Prasetio lantas menunjuk salah satu wartawan yang menulis berita keterlibatannya dalam kasus korupsi itu. Ia menyebut keterangan ini menjadi bagian dari klarifikasinya.
Baca Juga: Anak Buah Anies Belum Siap, Pembahasan Korupsi Sarana Jaya di DPRD Ditunda
"Saya gak tau, ini nih orangnya. Enggak tau dari mana juga (sumber pemberitaannya), saya harus klarifikasi dia," kata Prasetio sambil menunjuk jurnalis yang dimaksud.
Prasetio mengakui tak tahu mengapa bisa ada kenaikan dana anggaran itu. Sebab, ia selaku Ketua Banggar DPRD DKI, hanya menyetujui apa yang sudah direncanakan Gubernur Anies Baswedan.
"Pengesahan apakah ini diiyakan atau ditidak-kan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) dan Banggar," tuturnya.
Selain itu, saat pembahasan di Komisi B, Prasetio mengaku tak terlibat. Sebab ia yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD tak memimpin Komisi atau menjadi koordinatornya.
"Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba, ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap tak enak. Ngeri-ngeri sedap."
Berita Terkait
-
Anak Buah Anies Belum Siap, Pembahasan Korupsi Sarana Jaya di DPRD Ditunda
-
Tak Sudi Diseret Korupsi Yoory, Ketua DPRD DKI Minta Anies Tanggung Jawab
-
Namanya Terseret Korupsi Anak Buah Anies, Ketua DPRD: Sedap-sedap Gak Enak
-
KPK Santai Diancam Mau Digugat Gegara Belum Umumkan Status Anak Buah Anies
-
Bantah Wagub, Dinas Perumahan Sebut Korupsi Yoory Bukan Rumah DP Rp 0
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
Menag Ingatkan Perbedaan Pandangan Agama Jangan Jadi Alat Adu Domba Umat
-
PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi
-
Cegah 'Superflu' Sekarang! Dinkes DKI Ajak Warga Jakarta Kembali Perketat Cuci Tangan dan Masker
-
Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru
-
Tragedi Maut KLM Putri Sakinah, Nakhoda dan ABK Resmi Jadi Tersangka Tewasnya 4 WNA
-
PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
-
PDIP Kecam Pelaporan Terhadap Pandji ke Polisi: Bentuk Intimidasi dan Pembungkaman Suara Rakyat
-
KPK Periksa Eks Kajari Bekasi Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Ade Kuswara
-
MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029