Suara.com - Rencana Gubernur Anies Baswedan menjual saham perusahaan pembuat bir, PT Delta Djakarta belum juga menemui titik terang. Sampai saat ini belum ada juga pembahasan divestasi itu di DPRD DKI.
Partai Gelora DKI pun ikut merespons mengenai hal ini. Anies diminta segera melakukan lobi-lobi dengan para pimpinan DPRD demi memuluskan rencana tersebut.
“Kami mendorong kepada Gubernur khususnya sebagai kepala daerah untuk melakukan komunikasi yang lebih informal, semacam coffee morning dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta,” ujar Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana kepada wartawan, Minggu (28/3/2021).
Sany menilai lobi politik perlu segera dilakukan. Apalagi empat surat yang dikirimkan Anies kepada legislator DKI itu belum juga dibahas.
Mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu menyebut Anies bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menjual saham PT Delta. Selain itu harus dijelaskan juga nantinya uang hasil penjualan saham yang didapatkan akan dipakai untuk apa saja.
“Nanti dipaparkan, apakah yang awalnya dari produksi minuman keras menjadi pembuatan air bersih dan sebagainya. Rasanya tidak ada yang bisa dikondisikan, melainkan dengan komunikasi,” jelasnya.
Meski tak berada di DPRD, sany juga menyebut pihaknya kerap melakukan komunikasi dengan legislator Kebon Sirih itu. Sejumlah fraksi partai politik di sudah diajaknya berbicara terkait hal ini.
“Kami sebagai entitas politik, apalagi parpol baru yang belum memiliki wakil di DPRD, kami tentu menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi, kami bisa berkomunikasi secara informal dengan fraksi-fraksi karena mereka teman-teman kami juga,” ujar Sany.
Ia sudah menyampaikan permintaan membuat regulasi mengenai peredaran minuman keras. Tujuannya agar tak ada tumpang tindih dengan konflik kepentingan dan dampak negatif bagi warga ibu kota.
Baca Juga: Kontrakan Ludes, Anies Boyong 10 Korban Kebakaran Matraman ke Penampungan
“Makanya kami mendukung penjualan saham, biarkanlah urusan produksi dan distribusi itu oleh publik, tetapi regulasi dan penegakkan aturan itu peran pemerintah,” pungkasnya.
Diketahui, Pemprov DKI memiliki 26,5 persen saham dari PT Delta. Lalu 58,33 persen dipunyai oleh Sam Miguel, perusahaan Miras asal Malaysia dan sisanya milik publik.
Anies sebelumnya sudah bersurat empat kali ke DPRD DKI untuk menjual saham produsen bir, PT Delta Djakarta. Namun tidak sekalipun legislator ibu kota itu membalasnya.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI. Riyadi menyebut surat itu diberikan rutin sejak tahun 2018 sampai 2021.
"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," ujar Riyadi saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).
Menurutnya pimpinan DPRD tak pernah sekalipun mengagendakan eksekutif untuk membahas permintaan itu. Akibatnya, sampai sekaranh janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 itu tak bisa juga terpenuhi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar