Suara.com - Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soendjoto divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021) malam.
Selain pidana penjara, penyuap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi itu juga harus membayar denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan penjara.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heindra Soenjoto selama tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta. Bila tak membayar uang denda akan diganti dengan kurungan penjara empat bulan," kata Majelis Hakim Saifudin Zuhri dalam pembacaan putusan.
Hakim menyebut terdakwa Hiendra telah terbukti menyuap Nurhadi dalam perkara di MA sejak tahun 2011 sampai 2016. Adapun terdakwa Hiendra menyuap Nurhadi mencapai Rp35,7 miliar.
Hal memberatkan terdakwa Hiendra tidak sama sekali mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan, hal meringankan terdakwa Hiendra memiliki tanggungan keluarga.
Putusan majelis hakim ini lebih rendah, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK. Dimana tuntutan KPK empat tahun penjara terhadap terdakwa Hiendra.
Atas putusan majelis hakim ini, pihak Jaksa maupun tim hukum terdakwa Hiendra pun memberikan jawaban pikir-pikir. Hakim pun memberikan 7 hari apakah salah satu pihak ingin mengajukan banding atau tidak.
Perkara yang membuat Heindra menyuap Nurhadi dan Rezky agar dapat mengurus perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). Pertama, terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan seluas 26.800 meter persegi yang terletak di wilayah KBN Marunda Kavling C3-4.3. Kedua, gugatan melawan Azhar Umar terkait sengketa kepemilikan saham PT MIT.
Atas dasar itu, Hiendra dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: Penyuap Nurhadi akan Divonis Hakim Hari Ini
Berita Terkait
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
Terkini
-
Menhut Raja Juli Rahasiakan 12 Perusahaan 'Biang Kerok' Banjir Sumatra, Alasannya?
-
ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali
-
Boni Hargens Kritik Keras Komite Reformasi Polri, Terjebak dalam Paralisis Analisis
-
Heboh 250 Warga Satu Desa Tewas Saat Banjir Aceh, Bupati Armia: Itu Informasi Sesat!
-
SLHS Belum Beres, BGN Ancam Suspend Dapur MBG di Banyumas
-
DPR Sentil Pejabat Panggul Beras Bantuan: Gak Perlu Pencitraan, Serahkan Langsung!
-
Investigasi Banjir Sumatra: Bahlil Fokus Telusuri Tambang di Aceh dan Sumut
-
Catatan AJI: Masih Banyak Jurnalis Digaji Pas-pasan, Tanpa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara