Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran merupakan kelompok yang rentan dieksploitasi. Apalagi oknum penyalur TKI ilegal masih saja ada, khususnya di ibu kota.
Karena itu, ia menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mencegah merebaknya penyaluran TKI Ilegal. Pihaknya harus memahami secara rinci terkait proses perekrutan, hingga patihan pekerja migran agar tidak dimanfaatkan oleh sejumlah oknum.
"Kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi aparat, oknum-oknum yang sebelumnya bekerja melindungi pekerja yang ilegal, dan sudah dikerjasamakan dengan aparat lainnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengurangi lagi potensi adanya masalah-masalah TKI," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Kerja sama kedua pihak ini terjalin dalam rapat sosialisasi undang-undang 18 tahun 2017 tentang Imigran bersama Pemprov DKI Jakarta yang digelar di Balai Kota DKI hari ini.
Riza menilai undang-undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan Migran dianggap penting karena perubahan undang-undang 39 tahun 2004.
"Sebagaimana tadi disampaikan dalam dialog, memang proses rekrutmen, pembekalan kompetisi itu modal utama agar kemudian di luar negeri tidak menimbulkan masalah," jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebutkan pihaknya ingin mengubah cara pandang orang lain terhadap pekerja TKI. Ia menyebut banyak masyarakat yang menganggap TKI sebagai pekerjaan yang buru dan menjadi sumber masalah
Padahal TKI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua.
"TKI itu penyumbang terbesar ke II devisa Rp 159,6 triliun. Itu sumbangan terbesar kedua setelah sektor migas," tutur Benny.
Baca Juga: Selesai Masa Hukuman, Ratusan TKI Asal Malaysia Pulang ke Indonesia
Oleh karena itu, penting baginya diadakan pendidikan dan pelatihan kepada pemerintah daerah dan peran desa atau kelurahan dalam penyebaran informasi tentang peluang tenaga kerja sangat penting untuk mencegah kejahatan ilegal terhadap pekerja imigran.
"Yang paling penting adalah sinergi dan kolaborasi Pusat dan Daerah untuk dilakukan bersama sama karena kompleknya masalah yang dihadapi pekerja Migran Indonesia," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Polda DIY Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pembubaran Ibadah Gereja di Bantul
-
Puji Target Defisit Turun di RAPBN 2027, Habib Idrus Tetap Minta Keberpihakan pada Usaha Kecil
-
Ingin Setia: Debut Aziz Padurasta yang Meleburkan Reggae, Rock, dan Punk
-
Tren Botox Meningkat, Ini Pentingnya Memastikan Perawatan Dilakukan Sesuai Standar Medis
-
Sadar Kebijakan Tak Bisa Bahagiakan Semua Pihak, Rudy Susmanto Janji Terus Pembenahan di Bogor
-
Judi Online Kamboja Pakai Pulsa Buat Transaksi Rp890 M, 8 Markasnya Digerebek Bareskrim
-
Dasco Bicara Soal Rencana Dwikewarganegaraan Terbatas, Fasilitasi Diaspora Potensial
-
1.584 Personel Pasukan Gabungan Gelar Apel Kebangsaan di Bogor, Ada Apa?
-
Luruskan Pidato Prabowo, Mendikdasmen Jelaskan Soal Bahasa Asing Wajib Sejak SD
-
Fantastis! Tijjani Reijnders Bakal Kantongi Lebih dari Rp1,5 Triliun di Arab Saudi