Aksi Dukung-mendukung Soal Vaksin Nusantara, Menkes Diminta Mediasi

Suara.com - Aksi dukung-mendukung terhadap lembaga tertentu terkait vaksin Nusantara, tidak tepat, apalagi dilakukan oleh kalangan yang tidak berlatarbelakang akademik kesehatan, kata Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay.

Mereka yang terlibat aksi dukung-mendukung, menurut Saleh, sebagian hanya didasarkan pada informasi dari media.

"Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan, semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh, Senin (19/4/2021).

Beda perspektif antara peneliti vaksin Nusantara dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terjadi sekarang, Saleh menyarankan diselesaikan melalui mediasi.

Dia meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memediasi perbedaan pandangan terkait vaksin Nusantara.

"Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan menkes," kata Saleh.

Anggota Komisi IX DPR meyakini mediasi dapat dilakukan, apalagi dalam rapat terakhir di Komisi IX, mediasi termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat.

"Menkes semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin Nusantara atau vaksin Merah Putih," kata Saleh.

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Okky Asokawati meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mencari jalan keluar atas polemik itu.

Baca Juga: Menkes Budi Serahkan Santunan Kematian Nakes yang Gugur Akibat Covid-19

"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," kata Okky.

Menurut Okky seharusnya tidak perlu terjadi aksi dukung mendukung salah satu lembaga.

"Padahal ini urusan kesehatan, namun masuk pada aksi dukung-mendukung. Ini sangat naif. Mestinya polemik antara pengembang vaksin Nusantara versus BPOM dapat dicegah. Mereka ini kan sama-sama penyelenggara pemerintahan, mengapa harus berpolemik di publik?" kata Okky.