Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan status tersangka pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
KPK disebut telah menetapkan tersangka dari unsur pejabat di Direktorat Jenderal Pajak hingga konsultan pajak. Namun, lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu hingga kini belum juga menyampaikan secara resmi hasil proses penyidikan tersebut.
"KPK segera mengumumkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang selama ini santer diberitakan salah satunya adalah pejabat di Dirjen Pajak," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, saat dikonfirmasi Selasa (20/4/2021).
"Selain itu KPK juga mesti melihat lebih lanjut akan potensi keterlibatan pemilik korporasi dalam perkara ini. Sebab, mustahil jika hanya konsultan saja yang terlibat," Kurnia menambahkan.
Kurnia menuturkan, dalam proses penyidikan kasus ini KPK seperti dihalang-halangi dalam pengumpulan sejumlah barang bukti. Contohnya seperti ketika melakukan penggeledahan di Kantor PT. Jhonlin Baratama di Kalimantan Selatan.
Dalam penggeledahan itu KPK tak menemukan sejumlah bukti apapun. Pihak KPK hanya mencurigai adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan barang bukti berupa dokumen dengan dibawa kabur meggunakan truk.
Maka itu, Kurnia berharap KPK juga segera menerbitkan surat perintah penyelidikan atas sangkaan menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) untuk beberapa hal.
"Pertama dugaan oknum internal KPK dalam konteks membocorkan informasi rencana penggeledahan. Kedua, pihak yang memerintahkan pemindahan sejumlah dokumen ke dalam truk. Ketiga, sopir yang mengendarai truk tersebut," ucap Kurnia.
Bila KPK tak cepat merespon kasus ini dengan cepat, ICW menduga adanya percobaan oknum internal KPK tak ingin kasus ini tuntas.
Baca Juga: Kasus Korupsi Bansos Corona Bupati Bandung Barat, KPK Panggil 28 Saksi
"Jika hal di atas tidak segera dilakukan, ICW curiga ada oknum internal yang tidak ingin membongkar tuntas perkara ini," tutup Kurnia,
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan ada dugaan kasus suap di Ditjen Pajak Kemenkeu. Nilai dugaan korupsinya mencapai puluhan miliar rupiah.
“Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar. Kasus itu juga melibatkan tim pemeriksa,” kata Alexander kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (2/3).
Karena masih dalam proses penyidikan, Alexander enggan membeberkan detail perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Itu semua sedang didalami. Saya tidak bisa menyampaikan sekarang, supaya teman-teman penyidik dalam bekerja tidak merasa terhalangi dengan info tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Alexander mengatakan dugaan perkara ini terkait pemeriksaan pajak sejumlah perusahaan. Diduga ada pejabat Ditjen Pajak yang menerima suap dari sebuah perusahaan, agar perusahaan itu membayar pajak lebih kecil nilainya.
Selain itu, guna mendalami dugaan perkara ini penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu.
“Sudah dilakukan penggeledahan dan kami juga sudah koordinasi dengan Dirjen Inspektorat Jenderal Kemenkeu, agar kami bersinergi,” kata Alexander.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara