Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Ristadi menyatakan, pihaknya ingin agar RUU Pencegahan Kekerasan Seksual segera disahkan. Sudah nyaris 4 tahun dibahas, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera disahkan oleh DPR.
"Kami ingin agar RUU itu segera disahkan, agar perlindungan bagi anggota kami di tempat kerja bisa lebih maksimal, terutama di sektor garmen, yang umumnya perempuan, "kata Ristadinya, dalam dialog dengan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Menurutnya, RUU ini sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja. Hal ini membangkitkan pertanyaan para pimpinan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani, yang juga hadir pada kesempatan itu menyatakan, pelecehan seksual mempengaruhi tingkat produktivitas pekerja, sehingga akan berdampak pada kinerja perusahaan.
"Kali ini, kami kompak dengan teman-teman serikat pekerja unruk meminta DPR segera membahas dan mengesahkannya, "ujar Haryadi.
Menaker Ida Fauziyah pun menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk selalu menjaga dan melindungi pekerja. Ia berharap, agar RUU ini dapat secara maksimal berkontribusi bagi perlindungan pekerja.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar, yang menerima delegasi ini mengatakan sangat bersyukur ada dukungan dari komunitas pekerja dan pengusaja untuk RUU ini.
"Tentu ini menambah energi kami untuk berjibaku membahas dan memperjuangkannya. Terima kasih banyak " demikian ujarnya
Sejumlah Konfederasi Serikat Buruh (SB)/Serikat Pekerja (SP) dan Apindo kompak mendesak DPR agar mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Desakan tersebut ditandai melalui penandatangan komitmen bersama pengesahan RUU PKS yang ditandantangani oleh Ketum Apindo dan seluruh Presiden Konfederasi SP/SB.
Baca Juga: Tingkatkan Perlindungan ABK, Kemnaker Benahi Tata Kelola Penempatan Pekerja
Para pimpinan SP/SB tersebut antara lain, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi; Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori, dan Ketua Umum KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.
Berita Terkait
-
Menaker Serahkan Paket Ramadan ke Driver hingga Petugas Kebersihan
-
Kemnaker Tegaskan, Pekerja Kontrak dan Outsourcing Berhak Terima THR
-
Buruh Boleh Rayakan May Day, Menaker Ingatkan Protokol Kesehatan
-
Gubernur dan Perusahaan Dapat Penghargaan K3 dari Kemnaker, Ini Rinciannya
-
Cara Lapor THR Belum Cair, Manfaatkan Posko Kemnaker
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time