Suara.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, jika dirinya mendapat tekanan usai membongkar adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke tengah publik. Namun, Mantan Wali Kota Surabaya ini enggan membeberkan sosok yang menekan dirinya.
Pengakuan tersebut diungkapkan Risma saat dicecar permasalahan 21 juta data ganda penerima bansos yang tidak kunjung usai dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen pada Kamis (3/6/2021).
Lebih lanjut, dia mengemukakan, jika tekanan yang diterimanya itu sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya, memang ada dan saya sudah lapor ke Bapak Presiden," kata Risma usai rapat.
Meski mendapatkan tekanan, Risma meyakini kalau apa yang dilakukannya benar.
"Tapi bahwa, ya, saya percaya kalau niat saya baik, Insyaallah Tuhan melindungi saya," ujarnya.
Akan tetapi, mantan dia enggan menjawab ketika ditanya sosok pemberi tekanan. Ia pun meminta maaf karena tidak bisa membeberkan perihal itu secara merinci.
"Saya nggak bisa ngomong detail. Mohon maaf sekali."
Sebelumnya, Risma dicecar oleh sejumlah anggota Komisi VIII terkait 21 juta data ganda penerima bansos. Dianggap penjelasannya selalu melebar, Risma lantas mengungkap kalau dia berada di bawah tekanan.
Baca Juga: Dicecar Soal 21 Juta Data Ganda, Mensos Risma: Banyak Sekali Tekanan
"Saya mungkin bisa jelaskan, pak. Terus terang, pak, data ini banyak sekali tekanan, saya harus jelaskan," ungkap Risma dalam rapat
Pernyataan Risma kemudian memancing Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang penasaran soal sosok pemberi tekanan terhadap orang nomor satu di Kemensos tersebut.
"Yang nekan Ibu tuh siapa, Bu?," tanya Yandri.
"Ada pak, mohon maaf," jawab Risma.
Yandri pun tidak puas dengan jawaban Risma yang enggan mengungkap pihak pemberi tekanan kepadanya. Sebab, ia merasa pihaknya tertuduh secara tidak langsung.
"Ya enggak, ini kan kita yang diberikan amanah oleh rakyat kan harus tahu juga dan ini kan kita. Gini loh, Ibu, kita ini termasuk tertuduh loh, Bu," timpal Yandri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi