Suara.com - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo memberikan apresiasi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar yang telah melahirkan program SDGs Desa.
Menurutnya, dengan menjadikan SDGs tidak berhenti secara global dan secara nasional, melainkan ditarik ke level desa kemudian menjadi SDGs Desa merupakan hal yang sangat visioner.
“Satu hal yang sangat luar biasa, dan mohon saya diperkenankan untuk memberikan apresiasi atas pemikiran yang sangat visioner yang dilahirkan Bapak Menteri Desa PDTT,” ungkapnya di pendopo Kabupaten Wonogiri saat menerima kunjungan kerja Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, pada Rabu (16/6/2021).
Joko mengatakan, bahwa 251 Desa di Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk saling berkontribusi dalam tercapainya 18 indikator SDGs Desa.
“Desa harus terbebas dari kemiskinan, kelaparan, pertumbuhan ekonominya harus oke, peduli kesehatan, peduli pendidikan, air bersih dan sanitasi, peduli lingkungan darat dan laut, ramah kepada perempuan, ini sudah kami implementasikan Pak Menteri,” paparnya.
Menurutnya, hasil implementasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten dan desa, dari data BPS menunjukkan adanya penurunan kemiskinan yang cukup signifikan di Kabupaten Wonogiri, dari 13 persen ke 10 persen.
“Hari ini, kami mempunyai harapan yang lebih terstruktur dan terukur dengan adanya Bapak Menteri menggaungkan, melaunching satu program, SDGs Desa,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Wonogiri berhasil menjadi yang pertama di Indonesia dalam menyelesaikan pendataan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa, sebelum waktu yang ditargetkan, 1 Juni 2021.
Dengan capaian tersebut, Gus Menteri kemudian memberikan penghargaan kepada 656 orang yang terlibat dan berhasil menyelesaikan pendataan di Kabupaten Wonogiri.
Baca Juga: Pesan Gus Menteri pada Kepala BPSDM Baru: Tingkatkan Kapasitas SDM
Sebanyak 656 orang yang menerima penghargaan terdiri dari 251 kepala desa, 251 sekretaris desa yang juga sebagai ketua Pokja pendataan, pendamping kabupaten sebanyak 6, pendamping desa sebanyak 53 dan pendamping lokal desa sebanyak 69 orang.
Berita Terkait
-
96,59% Warga Menilai Pelayanan Pemerintah Desa Baik
-
Bertemu UNDP, Gus Menteri Paparkan Soal SDGs dan Pemutakhiran Data Desa
-
Gus Menteri dan Wabub Malaka Bahas Pengentasan Kemiskinan Berbasis SDGs Desa
-
Demi Pemulihan Ekonomi, Gus Menteri Dukung Work From Bali
-
Kunjungi BUMDes di Bali, Gus Menteri Beri Sejumlah Apresiasi
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi