Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di keadiaman dinas, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).
Keduanya melakukan pertemuan untuk membahas kondisi keuangan pembangunan Papua.
"Karena sebagaimana diketahui, dana untuk Papua itu ada di berbagai kementerian dan lembaga. Itulah yang harus dikonsolidasikan,” ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi usai mendampingi Wapres Ma'ruf.
Pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penunjukkan Ma'ruf sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Penunjukan itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Meski begitu, Masduki menyebut, kalau seluruhnya belum berjalan dengan baik. Di satu sisi Ma'ruf juga ingin agar proses pembangunan kesejahteraan di Papua segera terlaksana.
Lantaran itu, Ma'ruf bertemu dengan Menkeu Sri untuk membicarakan pendanaan.
Sementara sebelumnya, Ma'ruf sudah bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD untuk menanyakan kondisi keamanan di Papua.
Kalau persiapannya berjalan lancar, Masduki memperkirakan pembangunan kesejahteraan akan dimulai pada akhir Juni atau awal Juli 2021.
Baca Juga: Mendes PDTT Usul Alokasi Dana Otsus Papua Bisa untuk Pembangunan Kampung
"Mudah-mudahan di akhir Juni atau awal Juli 2021 diusulkan oleh Wapres kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya segera ada rapat terbatas untuk melanjutkan konsolidasi," terangnya.
Ke depannya, Ma'ruf masih harus memanggil pihak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN /Kepala Bappenas) dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Supaya dipercepat lah untuk pembangunan sejahtera di Papua."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar