Firli Bahuri Mangkir Dipanggil Komnas HAM, Rocky Gerung: Ada 'Big Brother' Pengatur KPK

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mangkir dari panggilan Komnas HAM. Dia menyebut aksi mangkir tersebut konyol.

Pasalnya menurut Rocky Gerung, apabila Firli Bahuri menghadiri pertemuan dengan Komnas HAM tersebut, maka masalah bisa diselesaikan.

Melihat fenomena KPK belakangan ini, Rocky Gerung menganalis ada sosok 'big brother' yang mengatur lembaga antirasuah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung dalam video berjudul "Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM, Ketua KPK Firli Bahuri Ngumpet" yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, Jumat (18/6/2021).

"Ya ini akhirnya konyolnya Pak Firli. Kalau dia datang kan problem selesai," kata Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com.

Dia kemudian mengomentari sikap Nurul Ghufron yang mewakili KPK menemui Komnas HAM. Rocky Gerung menyorot ketidakbisaan Ghufron menjawab pertanyaan.

Hal tersebut menurut Rocky Gerung membuat publik berkesimpulan hanya Firli Bahuri yang tahu dan punya desain untuk menyingkirkan pegawai KPK.

"Sekarang akhirnya dengan keterangan Ghufron, orang langsung bikin analisis bahwa yang tahu memang cuman Firli, gak ada kolektif kolegial di situ," kata Rocky Gerung.

"Maka rumusan lebih lanjut, Firli Bahuri takut. rumusan lebih lanjut dari itu, Firli memang yang satu-satunya punya desain untuk menyingkirkan. Kan begitu jadinya," imbuh dia.

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Fadli Zon Tak Tertolong atau Meninggal Dunia?

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut Firli Bahuri tidak memahami maksud kolektif kolegial saat mangkir dari panggilan Komnas HAM.

Rocky Gerung menegaskan, seharusnya ketua lah sosok yang datang. Bukan justru anak buah yang memenuhi panggilan.

"Kalau kolektif kolegial, artinya di dalam keadaan paling risk, ya ketua yang datang. Baru dia mewakili kolektif kolegial. Bukan anak buahnya. Ini soal simple, yang di dalamnya mengandung virus stupidity," tukasnya.

Kemudian Rocky Gerung menjelaskan, Komnas HAM dan KPK seharusnya bertemu dalam momentum yang beradab. Oleh sebab itu, keduanya harus benar-benar bertemu tanpa adanya pihak yang menghindar.

"Dalam demokrasi yang beradab, mestinya bertemu di dalam satu momentum yang beradab," kata Rocky Gerung.

Apabila salah satu pihak menghindar, Rocky Gerung menyebut lembaga itu tidak beradab.