Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro lantaran dianggap masih efektif menekan penyebaran virus Covid-19. Hal itu diungkap Ali Ngabalin setelah banyak pihak mengusulkan agar pemerintah menerapkan lockdown.
Ngabalin mengklaim, Presiden Jokowi mengapresiasi masukan tersebut sebagai dukungan kepada pemerintah untuk bersama-sama menangani pandemi Covid-19.
"Sebagai seorang Kepala Negara beliau (Jokowi) memberi apresiasi atas masukan, usulan, karena itu adalah satu niat bersama-sama pemerintah dalam percepatan penanganan penyebaran covid-19," ujar Ngabalin dalam youtube Serbet Ngabalin miliknya yang dikutip Suara.com, Selasa (22/6/2021).
Ngabalin menuturkan bahwa pemerintah telah mengevaluasi berbagai opsi penanganan pandemi Covid-19.
Pemerintah kata Ngabalin juga memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, politik dan pengalaman negara -negara yang mengalami situasi yang parah sebelum membuat kebijakan.
"Saya juga ingin mengatakan bahwa setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19, dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi Covid-19," ucap Ngabalin.
Karena itu ia menegaskan bahwa PPKM Mikro yang diterapkan pemerintah saat ini, menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga ke level terkecil.
"Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," tutur Ngabalin.
Tak hanya itu, Ngabalin menyebut jika PPKM mikro berjalan dengan baik di lapangan, seharusnya laju penyebaran kasus Covid-19 dapat terkendali dengan baik. Namun kata Ngabalin persoalan yang paling mendasar itu adalah PPKM mikro masih belum menyeluruh.
Baca Juga: Epidemiolog Serukan Lockdown untuk Tekan Penularan COVID-19, Apa Alasannya?
"PPKM mikro saat ini memang belum menyeluruh, masih terkesan sporadis di beberapa tempat," kata dia.
Karena itu, ia meminta kepala daerah untuk menumbuhkan komitmen yang sama dan mempertajam PPKM mikro secara optimal melalui posko-posko yang telah terbentuk di masing-masing wilayah.
"Disarankan juga memang bahwa seluruh pimpinan daerah perlu menumbuhkan satu komitmen yang sama, kemudian mempertajam apa yang disebut dengan penerapan PPKM mikro secara optimal dengan posko-posko yang ada, posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," ucap Ngabalin.
Ngabalin menjelaskan bahwa fungsi utama posko-posko tersebut yakni mendorong adanya perubahan perilaku agar disiplin menerapkan 3 M.
"Dimaksudkan agar benar-benar kita semua, masyarakat bisa disiplin dalam menerapkan 3M yang sering diimbau, disampaikan. Biasakan diri pakai masker, sedapat mungkin dan harus, jaga jarak, dan lain-lain," kata Ngabalin.
Selain itu, posko -posko tersebut kata Ngabalin juga diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk jadi pusat kendali informasi yang bisa langsung diteruskan dari pusat, dan meneruskan 3T (Testing, Tracing dan Treatment).
Berita Terkait
-
Yogyakarta dan Jakarta Tak Mampu Lockdown, Rizal Ramli: Efek Jokowi Malah Sibuk Proyek
-
Pemkot Batam Tidak Akan Terapkan PPKM Mikro Dari Pusat, Wali Kota: Perlu Dikaji Dulu
-
Epidemiolog Serukan Lockdown untuk Tekan Penularan COVID-19, Apa Alasannya?
-
Kasus Harian Covid-19 Capai 14 Ribuan, Kenapa Pemerintah Masih Enggan Lockdown?
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Apa Itu Visa Emas Trump? Izin Tinggal di AS Senilai Rp15 M yang Sepi Peminat
-
Purbaya Punya Wacana Pasang Tarif di Selat Malaka, Picu Perdebatan Netizen Malaysia
-
Sudahi 'Drama' Aspal Rusak! Dinas Bina Marga DKI Bakal Rombak Jalan Kebon Sirih Pakai Beton
-
Uang Rp40 M Buat Bayar Utang Dirampok, Hacker Bobol Sistem Kementerian Keuangan
-
Departemen Kehakiman AS Selidiki Dugaan Akal Bulus Trump Halangi Investigasi Skandal Epstein
-
Predator Seksual Sesama Jenis Berkeliaran Cari Mangsa Remaja Sengaja Tularkan HIV
-
Geram Setahun Masalah Tak Kelar! Rano Karno Pimpin Langsung Penertiban Parkir di Lebak Bulus
-
Alarm Bahaya! 4700 Warga Malaysia Kehilangan Pekerjaan dalam 16 Hari, Bagaimana di Indonesia?
-
Donald Trump Perintahkan Tembak dan Bunuh Jenis Kapal Ini di Selat Hormuz
-
Sebut JK Idola, Pakar Komunikasi: Gibran Sudah Belajar Banyak, Tak Lagi Terpancing Kritik Pedas