Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan program atau kebijakan pemerintah mustahil bisa berjalan dengan cepat, termasuk penanganan Pandemi Covid-19, jika tidak ada dukungan masyarakat.
Lantaran itu, Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat.
"Sedahsyat apapun yang dilakukan pemerintah atau program apa saja yang dilakukan pemerintah, kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat, mana mungkin bisa berjalan, tapi kita butuh waktu yang lambat dalam penanganan Covid-19 ini," ujarnya melalui akun Youtube Serbet Ngabalin yang diunggah Suara.com, Selasa (22/6/2021)
Karena itu, KSP, kata Ngabalin, mengimbau masyarakat untuk mendukung apapun program atau kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.
Sehingga dengan kata lain, Ngabalin penanganan covid-19 dapat segera cepat ditangani.
"Itu sebabnya atas nama pemerintah, kami dari KSP terus mengimbau dan sampaikan ke masyarakat, mari sama-sama dukung penuh, dukung total dari seluruh masyarakat Indonesia agar percepatan penanganan Covid-19," ucapnya.
Apalagi, kata Ngabalin, saat ini sudah ada varian baru corona di Indonesia. Sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk sama sama bangkit dari panndemi
"Bahkan sekarang ada varian baru yang suka tidak suka sudah ditemukan di beberapa tempat. Dukungan masyarakat jadi bagian yang sangat penting, dengan begitu kita sama-sama harus segera keluar dari covid yang menimpa bangsa. satu harapan yang harus terpatri. Kita harus segera selesai, mengatasi covid ini," kata Ngabalin.
Ngabalin menuturkan bahwa pemerintah telah mengevaluasi berbagai opsi penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kata Ngabalin juga memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, politik dan pengalaman negara -negara yang mengalami situasi yang parah.
Baca Juga: Covid-19 RI Makin Ganas: Pasien Bertambah 13.668 Orang, 335 Nyawa Melayang dalam Sehari
"Saya juga ingin mengatakan bahwa setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19, dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19," ucap Ngabalin.
Karena itu, ia menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang diterapkan pemerintah saat ini menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga ke level terkecil.
"Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," tutur Ngabalin.
Ngabalin menyebut, jika PPKM mikro berjalan dengan baik di lapangan, seharusnya laju penyebaran kasus Covid-19 dapat terkendali dengan baik. Namun, kata Ngabalin, persoalan yang paling mendasar itu adalah PPKM mikro masih belum menyeluruh dan masih terkesan sporadis di beberapa tempat.
"PPKM mikro saat ini memang belum menyeluruh, masih terkesan sporadis di beberapa tempat," kata dia.
Karena itu, dia meminta kepala daerah untuk menumbuhkan komitmen yang sama dan mempertajam PPKM mikro secara optimal melalui posko-posko yang telah terbentuk di masing-masing wilayah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang
-
Adies Kadir Mulai Aktif Lagi, Puan Bilang DPR Tak Perlu 'Woro-woro'
-
Kalibata Terendam Setengah Meter, Warga Terjebak, Anak Sekolah Terpaksa 'Nyeker' Terjang Banjir