Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan program atau kebijakan pemerintah mustahil bisa berjalan dengan cepat, termasuk penanganan Pandemi Covid-19, jika tidak ada dukungan masyarakat.
Lantaran itu, Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat.
"Sedahsyat apapun yang dilakukan pemerintah atau program apa saja yang dilakukan pemerintah, kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat, mana mungkin bisa berjalan, tapi kita butuh waktu yang lambat dalam penanganan Covid-19 ini," ujarnya melalui akun Youtube Serbet Ngabalin yang diunggah Suara.com, Selasa (22/6/2021)
Karena itu, KSP, kata Ngabalin, mengimbau masyarakat untuk mendukung apapun program atau kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.
Sehingga dengan kata lain, Ngabalin penanganan covid-19 dapat segera cepat ditangani.
"Itu sebabnya atas nama pemerintah, kami dari KSP terus mengimbau dan sampaikan ke masyarakat, mari sama-sama dukung penuh, dukung total dari seluruh masyarakat Indonesia agar percepatan penanganan Covid-19," ucapnya.
Apalagi, kata Ngabalin, saat ini sudah ada varian baru corona di Indonesia. Sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk sama sama bangkit dari panndemi
"Bahkan sekarang ada varian baru yang suka tidak suka sudah ditemukan di beberapa tempat. Dukungan masyarakat jadi bagian yang sangat penting, dengan begitu kita sama-sama harus segera keluar dari covid yang menimpa bangsa. satu harapan yang harus terpatri. Kita harus segera selesai, mengatasi covid ini," kata Ngabalin.
Ngabalin menuturkan bahwa pemerintah telah mengevaluasi berbagai opsi penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kata Ngabalin juga memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, politik dan pengalaman negara -negara yang mengalami situasi yang parah.
Baca Juga: Covid-19 RI Makin Ganas: Pasien Bertambah 13.668 Orang, 335 Nyawa Melayang dalam Sehari
"Saya juga ingin mengatakan bahwa setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19, dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19," ucap Ngabalin.
Karena itu, ia menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang diterapkan pemerintah saat ini menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga ke level terkecil.
"Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," tutur Ngabalin.
Ngabalin menyebut, jika PPKM mikro berjalan dengan baik di lapangan, seharusnya laju penyebaran kasus Covid-19 dapat terkendali dengan baik. Namun, kata Ngabalin, persoalan yang paling mendasar itu adalah PPKM mikro masih belum menyeluruh dan masih terkesan sporadis di beberapa tempat.
"PPKM mikro saat ini memang belum menyeluruh, masih terkesan sporadis di beberapa tempat," kata dia.
Karena itu, dia meminta kepala daerah untuk menumbuhkan komitmen yang sama dan mempertajam PPKM mikro secara optimal melalui posko-posko yang telah terbentuk di masing-masing wilayah.
"Disarankan juga memang bahwa seluruh pimpinan daerah perlu menumbuhkan satu komitmen yang sama, kemudian mempertajam apa yang disebut dengan penerapan PPKM mikro secara optimal dengan posko-posko yang ada, posko-posko covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
6 Remaja Disergap Saat Mau Tawuran, Polisi Sita Senjata Tajam!
-
Pemukim Israel Bakar dan Corat-coret Masjid di Tepi Barat Saat Ramadan
-
Pasar Parungkuda Catat Kenaikan Daging Ayam dan Cabai Jelang Puasa
-
Sudinsos Jakbar Buru Wanita Viral Hobi Makan Gratis dan Tak Bayar Ojol: Warga Resah
-
Yaqut Ungkap Alasan Pembagian Kuota Haji 2024: Satu-satunya Pertimbangan Adalah Hibtun Nafsi
-
Beda dari NasDem, Golkar Usul Parliamentary Threshold 5 Persen: Moderat dan Tetap Representatif
-
Pasukan Banser Kawal Ketat Sidang Praperadilan Eks Menag Yaqut di PN Jaksel
-
Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Kawal Akurasi Data Penerima Bansos dari Tingkat Desa
-
Microsleep Picu Tabrakan Dua Bus Transjakarta di Koridor 13, Pramono Minta Operator Disanksi
-
Aktivis UNY Perdana Arie Resmi Bebas dari Lapas Cebongan, Tegaskan Tetap Suarakan Keadilan