Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan program atau kebijakan pemerintah mustahil bisa berjalan dengan cepat, termasuk penanganan Pandemi Covid-19, jika tidak ada dukungan masyarakat.
Lantaran itu, Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat.
"Sedahsyat apapun yang dilakukan pemerintah atau program apa saja yang dilakukan pemerintah, kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat, mana mungkin bisa berjalan, tapi kita butuh waktu yang lambat dalam penanganan Covid-19 ini," ujarnya melalui akun Youtube Serbet Ngabalin yang diunggah Suara.com, Selasa (22/6/2021)
Karena itu, KSP, kata Ngabalin, mengimbau masyarakat untuk mendukung apapun program atau kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.
Sehingga dengan kata lain, Ngabalin penanganan covid-19 dapat segera cepat ditangani.
"Itu sebabnya atas nama pemerintah, kami dari KSP terus mengimbau dan sampaikan ke masyarakat, mari sama-sama dukung penuh, dukung total dari seluruh masyarakat Indonesia agar percepatan penanganan Covid-19," ucapnya.
Apalagi, kata Ngabalin, saat ini sudah ada varian baru corona di Indonesia. Sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk sama sama bangkit dari panndemi
"Bahkan sekarang ada varian baru yang suka tidak suka sudah ditemukan di beberapa tempat. Dukungan masyarakat jadi bagian yang sangat penting, dengan begitu kita sama-sama harus segera keluar dari covid yang menimpa bangsa. satu harapan yang harus terpatri. Kita harus segera selesai, mengatasi covid ini," kata Ngabalin.
Ngabalin menuturkan bahwa pemerintah telah mengevaluasi berbagai opsi penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kata Ngabalin juga memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, politik dan pengalaman negara -negara yang mengalami situasi yang parah.
Baca Juga: Covid-19 RI Makin Ganas: Pasien Bertambah 13.668 Orang, 335 Nyawa Melayang dalam Sehari
"Saya juga ingin mengatakan bahwa setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19, dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19," ucap Ngabalin.
Karena itu, ia menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang diterapkan pemerintah saat ini menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga ke level terkecil.
"Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," tutur Ngabalin.
Ngabalin menyebut, jika PPKM mikro berjalan dengan baik di lapangan, seharusnya laju penyebaran kasus Covid-19 dapat terkendali dengan baik. Namun, kata Ngabalin, persoalan yang paling mendasar itu adalah PPKM mikro masih belum menyeluruh dan masih terkesan sporadis di beberapa tempat.
"PPKM mikro saat ini memang belum menyeluruh, masih terkesan sporadis di beberapa tempat," kata dia.
Karena itu, dia meminta kepala daerah untuk menumbuhkan komitmen yang sama dan mempertajam PPKM mikro secara optimal melalui posko-posko yang telah terbentuk di masing-masing wilayah.
"Disarankan juga memang bahwa seluruh pimpinan daerah perlu menumbuhkan satu komitmen yang sama, kemudian mempertajam apa yang disebut dengan penerapan PPKM mikro secara optimal dengan posko-posko yang ada, posko-posko covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja
-
Gagah! Sapi Kurban 'Kelas Berat' 1 Ton Milik Prabowo Tiba di Masjid Istiqlal
-
Siapa Prihatini Cs? Peneliti yang Diduga Tipu Pakar Dunia di Denmark Ternyata Bukan Dosen Lokal
-
Skandal Riset Palsu Demi Travel Grant, UNY Benarkan Rivaldy dan Prihantini Adalah Alumni
-
Pemkab Mojokerto Kucurkan Dana Rp7,5 Miliar untuk Insentif 6 Ribu Guru TPQ