Suara.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diksi, Kemendikbudristek) memfasilitasi kemitraan pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) di kawasan industri untuk mendorong dan mendukung SMK lewat praktik kerja lapangan (PKL) bagi para peserta didik. Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara sejumlah SMK dengan perusahaan di kawasan industri, di Cilegon, Rabu (30/6/2021).
Adapun penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara 1) PT PEMI dengan SMK Jaya Buana, SMKN 4 Kabupaten Tangerang, SMK Al Badar, SMK Al Falahiyah; 2) PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan SMKN 1 Cilegon; 3) PT Belindo dengan SMKN Insan Madani, SMKN 8 Kabupaten Tangerang, SMK Al Hikmah Curug; dan 4) PT. Trend And Fasion dengan SMKN 12 Kabupaten Tangerang dan SMK Karya Pembangunan Jambe.
Direktur Jenderal Diksi, Wikan Sakarinto mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Ditjen Pendidikan Vokasi dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pendidikan vokasi, Juli 2020 lalu.
“Realisasinya, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri telah menetapkan empat SMK yang berfungsi sebagai pangkalan data kemitraan di empat kabupaten yang memiliki Kawasan Industri,” terang Dirjen Wikan.
Dilanjutkannya, keempat SMK tersebut akan mengawali dan memfasilitasi kegiatan kerja sama antara DUDI di kawasan dengan SMK di sekitar.
Dirjen Wikan menegaskan, pendidikan vokasi merupakan bagian penting sistem pendidikan nasional yang strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia dan tenaga kerja berkualitas.
“Paradigma pendidikan vokasi dengan industri harus berubah. SMK tidak hanya menyiapkan lulusan saja, begitu pun industri tidak saja sebagai penerima lulusan, namun keduanya diharapkan aktif merencanakan dan menyiapkan peserta didik agar kompeten,” tutur Dirjen Wikan.
“Artinya menyiapkan bersama dengan pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan vokasi yang siap dan sesuai kebutuhan industri,” tambah Dirjen Wikan.
Dirjen Wikan berharap kemitraan ini membawa semangat bagi DUDI di kawasan industri di seluruh Indonesia untuk membuka peluang baru kemitraan dengan SMK, sehingga akan menguatkan dan mengembangkan kolaborasi baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang antara SMK dengan DUDI.
Baca Juga: Pemuda Indonesia Kembali Raih Juara Pada Ajang International RoboBoat Competition 2021
“Paket kebijakan link and match yang dikemas dalam 8+i wajib dilaksanakan. Ini merupakan kegiatan wajib dengan menghadirkan komitmen industri ke sekolah,” kata Wikan.
Pada kesempatan ini, digelar pula Coaching Clinic Super Tax Deduction yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, yang bertujuan untuk memperdalam lagi pemahaman pihak DUDI terhadap pemanfaatan Super Tax Deduction yang terbit melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019.
“Sosialisasi Super Tax Deduction ini akan gencar kita laksanakan di kawasan-kawasan industri agar semakin banyak lagi DUDI yang hadir memberikan komitmennya dalam dukungan penyelenggaraan pendidikan vokasi,” tambah Wikan.
Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Industri, Kemenko Bidang Perekonomian, Hitono Prio, mengapresiasi kegiatan ini.
“Kegiatan ini salah satu bentuk komitmen penuh pemerintah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi. Kami akan terus mengawal kegiatan serupa, agar kebijakan pemerintah dapat benar-benar dirasakan bagi semua pihak, baik pihak DUDI dan SMK,” ungkap Hitono.
Terakhir, Wikan menyatakan akan terus mengajak himpunan kawasan industri di Indonesia dan semua pihak untuk mendukung penuh peningkatan kompetensi SDM Vokasi.
Berita Terkait
-
Kemendikbudristek: Sekolah Wajib Beri Opsi PJJ Walau Sudah PTM Terbatas
-
Sekolah yang Mulai Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Bertambah, Kini Jadi 32 Persen
-
Evaluasi PTM Terbatas Tahap 1, Kemendikbudristek Akui Biayanya Mahal
-
Kemendikbudristek Minta Sekolah Tak Potong Tunjangan Guru yang Positif Covid-19
-
Kemendikbudristek: Pembukaan Sekolah pada Juli Tidak Dilakukan Serentak
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan