Suara.com - 70 pasukan paramiliter di provinsi Balochistan Levies Pakistan diskorsing dan gajinya ditangguhkan karena menolak vaksin COVID-19, jelas pejabat senior setempat.
Menyadur Wion News Selasa (06/07) sebelum diskorsing, pasukan itu sudah mendapat peringatan tertulis dan lisan berulang-ulang, kata Habib Ahmed Bangalzai, salah satu pejabat senior.
"Mereka juga tidak akan mendapatkan gaji mereka," tambah Bangalzai. Pasukan paramiliter ini membantu polisi dan penegak hukum juga memiliki kontak langsung dengan publik, kata pejabat itu.
Wali Breach, pejabat senior lainnya, membenarkan penangguhan yang dilakukan setelah pemerintah menyarankan semua karyawannya untuk divaksinasi.
Pihak berwenang Balochistan pada hari Kamis akan melarang orang yang tidak divaksinasi untuk memasuki kantor pemerintah, taman umum, pusat perbelanjaan dan transportasi umum.
Peluncuran vaksinasi nasional Pakistan telah ditingkatkan dalam beberapa pekan terakhir dengan lebih dari 350.000 dosis diberikan hampir setiap hari.
Hampir 16 juta vaksin telah diberikan hingga saat ini, dengan China memasok sebagian besar suntikan.
Kekhawatiran tentang efek samping, ditambah dengan informasi yang salah bahwa vaksin menyebabkan kemandulan atau kematian dalam waktu dua tahun, telah memicu keraguan.
Sementara itu, hal yang berbeda justru terjadi di ibu kota Islamabad di mana warga Pakistan protes kekurangan vaksin yang menjadi syarat mereka bekerja ke luar negeri.
Baca Juga: Muhammadiyah Makassar Gelar Vaksinasi Massal, Siapkan Kuota 2.000 Vaksin
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan