Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengapresiasi langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Kami mengapresiasi sikap BEM UNNES, sama halnya dengan BEM-BEM dari berbagai kampus lainnya, dengan idealisme yang tetap terjaga dan keberaniannya Mahasiswa tampil untuk bersuara," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Menurutnya, kehadiran kritikan yang disampaikan mahasiswa sudah lama dinanti. Selama ini Kamhar menilai jika suara kritis mahasiswa sudah lama tak terdengar.
Ia mengatakan, kritikan yang disampaikan BEM KM Unnes secara subtansi sama dengan kritikan BEM UI. Hal itu dianggap ekspresi demokrasi yang menyampaikan pesan ketidakpuasan yang disuarakan mahasiswa.
"Ini dalah bentuk kritik simbolik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif yang mesti bertanggung jawab terhadap penangan dan penyelesaian krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kenyataan saat ini Covid-19 semakin melonjak tak terkendali," tuturnya.
Lebih lanjut, Kamhar meyakni apa yang disampaikan BEM KM Unnes sudah berdasarkan kajian yang matang. Sehingga menurutnya perlu diapresiasi bukan justru malah dibungkam.
"Praktek seperti ini hanya lazim pada rezim otoriter yang anti demokrasi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab sejarah sebagai penjaga nilai dan agen pembaharu," tandasnya.
Kritik Pedas Mahasiswa Unnes
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) ikut menyuarakan kritik terhadap pejabat negeri via media sosial seperti BEM UI dan BEM UGM sebelumnya.
Baca Juga: Wacana Wapres Maruf Amin Mundur, Sosok Penggantinya Mengejutkan
Dalam unggahannya di instagram @bemkmunnes, mereka membuat meme dan menjuluki Presiden Joko Widodo atau Jokowi: "The King of Lip Service", Wapres Ma'ruf Amin: The King of Silent", dan Ketua DPR RI Puan Maharani: The Queen of Ghosting.
BEM Unnes menilai kinerja Ma'ruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
Puan Maharani dijuluki The Queen of Ghosting, karena produk legislasi yang dihasilkan DPR saat ini dinilai tidak memihak rakyat.
"UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ungkap BEM Unnes.
Berita Terkait
-
Andi Arief: Saya, Presiden Memohon Maaf atas Penanganan Covid-19
-
Wacana Wapres Maruf Amin Mundur, Sosok Penggantinya Mengejutkan
-
Maruf Amin The King Of Silent: Abah Bukan Pemarah
-
Kritik BEM UNNES! Maruf Amin King of Silent, Puan Maharani Queen of Ghosting Jadi Sorotan
-
Dijuluki The King of Silent, Jubir Beberkan Kerja-kerja Wapres Ma'ruf Amin
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya