Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengapresiasi langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Kami mengapresiasi sikap BEM UNNES, sama halnya dengan BEM-BEM dari berbagai kampus lainnya, dengan idealisme yang tetap terjaga dan keberaniannya Mahasiswa tampil untuk bersuara," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Menurutnya, kehadiran kritikan yang disampaikan mahasiswa sudah lama dinanti. Selama ini Kamhar menilai jika suara kritis mahasiswa sudah lama tak terdengar.
Ia mengatakan, kritikan yang disampaikan BEM KM Unnes secara subtansi sama dengan kritikan BEM UI. Hal itu dianggap ekspresi demokrasi yang menyampaikan pesan ketidakpuasan yang disuarakan mahasiswa.
"Ini dalah bentuk kritik simbolik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif yang mesti bertanggung jawab terhadap penangan dan penyelesaian krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kenyataan saat ini Covid-19 semakin melonjak tak terkendali," tuturnya.
Lebih lanjut, Kamhar meyakni apa yang disampaikan BEM KM Unnes sudah berdasarkan kajian yang matang. Sehingga menurutnya perlu diapresiasi bukan justru malah dibungkam.
"Praktek seperti ini hanya lazim pada rezim otoriter yang anti demokrasi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab sejarah sebagai penjaga nilai dan agen pembaharu," tandasnya.
Kritik Pedas Mahasiswa Unnes
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) ikut menyuarakan kritik terhadap pejabat negeri via media sosial seperti BEM UI dan BEM UGM sebelumnya.
Baca Juga: Wacana Wapres Maruf Amin Mundur, Sosok Penggantinya Mengejutkan
Dalam unggahannya di instagram @bemkmunnes, mereka membuat meme dan menjuluki Presiden Joko Widodo atau Jokowi: "The King of Lip Service", Wapres Ma'ruf Amin: The King of Silent", dan Ketua DPR RI Puan Maharani: The Queen of Ghosting.
BEM Unnes menilai kinerja Ma'ruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
Puan Maharani dijuluki The Queen of Ghosting, karena produk legislasi yang dihasilkan DPR saat ini dinilai tidak memihak rakyat.
"UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ungkap BEM Unnes.
Berita Terkait
-
Andi Arief: Saya, Presiden Memohon Maaf atas Penanganan Covid-19
-
Wacana Wapres Maruf Amin Mundur, Sosok Penggantinya Mengejutkan
-
Maruf Amin The King Of Silent: Abah Bukan Pemarah
-
Kritik BEM UNNES! Maruf Amin King of Silent, Puan Maharani Queen of Ghosting Jadi Sorotan
-
Dijuluki The King of Silent, Jubir Beberkan Kerja-kerja Wapres Ma'ruf Amin
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Anggaran Besar, Celah Lebar: Mengapa Pendidikan Selalu Jadi Lahan Basah Korupsi?
-
Terbongkar! SP3 Kasus Nikel Konawe Utara 'Disimpan' 21 Hari oleh Pimpinan KPK Lama
-
Kereta Panoramic Jadi Tren Wisata Baru, Jumlah Penumpang Tumbuh 38,6 Persen Sepanjang 2025
-
Wakapolri Tinjau Arus Balik Libur Nataru, Skema One Way hingga Contraflow Disiapkan
-
Proyek Pengendali Banjir Fatmawati Dimulai, Jalan H. Nawi Bakal Menyempit Selama Setahun
-
Begini Situasi Manggarai Sore Tadi, Tawuran Warga yang Bikin Rute Transjakarta Dialihkan
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan