- Pada Senin (23/2/2026), Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda mendesak ESDM menghitung akurat pasokan energi menjelang Ramadan.
- Seluruh pemangku kepentingan sektor energi diwajibkan menyerahkan laporan stok BBM, LPG, dan listrik secara berkala.
- Langkah ini bertujuan mencegah kekurangan pasokan akibat salah perencanaan demi kelancaran aktivitas masyarakat saat Idul Fitri.
Suara.com - Menjelang momentum suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri, resiliensi sektor energi nasional kembali menjadi diskursus strategis yang menuntut atensi dan persiapan paripurna.
Dalam kerangka fungsi pengawasan parlementer, Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merumuskan kalkulasi yang presisi dan empiris terkait eskalasi kebutuhan energi di seluruh penjuru negeri.
Menegaskan urgensi dari mitigasi risiko yang komprehensif demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, Shanty Alda mengartikulasikan sikap pengawasan dewan secara lugas.
"Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan proyeksi kebutuhan BBM, LPG, dan listrik selama Ramadan dan Idul Fitri dihitung secara akurat. Kami tidak ingin ada kekurangan pasokan akibat salah perencanaan. Seluruh stakeholder bidang energi harus menyampaikan laporan stok dan kesiapan distribusi secara berkala," ujar Shanty Alda dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, legislator ini menyoroti urgensi sinergi dan transparansi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor energi.
Baginya, pemantauan ketat melalui pelaporan berkala merupakan sebuah keharusan prosedural untuk menganulir potensi defisit akibat miskalkulasi (planning fallacy).
Hal ini secara fundamental bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen negara memiliki kesiapan operasional yang optimal dalam memfasilitasi kelancaran dan kenyamanan warga negara selama periode krusial tersebut.
Berita Terkait
-
Jangan Ada Pemadaman Listrik di Wilayah Terdampak Bencana Saat Bulan Puasa
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Seorang Pemotor Tewas Usai Tertemper Kereta Bandara di Perlintasan Kalideres Jakbar
-
Komisi III DPR Beri Deadline 1 Bulan ke Kapolri, Ambil Alih dan Sikat Habis Oknum Polisi Bermasalah!
-
Sekretaris Eks Mendikbudristek Sebut Nadiem Makarim Larang Rekam Semua Rapat Daring
-
Saksi Sebut Nadiem Makarim Transfer ke 5 Stafsus Pakai Uang Pribadi
-
Bikin Publik Kecewa, Dasco Langsung Minta Pemerintah 'Rem' Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India!
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
Menteri PPPA Minta Hukum Transparan Bagi Oknum Brimob Penganiaya Anak di Tual
-
Nekat Jualan di Trotoar Tanah Abang, Wali Kota Ancam PKL Bandel dengan Pidana Ringan!
-
Fenomena WNI Jadi Tentara Bayaran Negara Lain, Pakar HI Ingatkan Pemerintah Soal Ini