Suara.com - Pemprov DKI Jakarta disebut telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa PPKM Darurat. Namun hingga sekarang masih belum ada kepastian kapan program itu akan dilaksanakan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tengah menunggu arahan Presiden Joko Widodo untuk mulai melakukan pembagian. Pasalnya sebagain dana BST diberikan oleh Pemerintah Pusat.
"Kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, kita ikut," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Kendati demikian, Riza menilai di masa PPKM darurat ini seharusnya masyarakat mendapatkan bansos dalam bentuk uang, bukan sembako. Dengan demikian maka akan membantu perputaran roda ekonomi warga.
"Ya lebih baik tunai," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ia pun sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Ia mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Premi Lesari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri mengenai kesiapan Pemprov menyalurkan bansos ini.
"Jadi saya komunikasi sama bu Premi, katanya confirmed pak (BST) dua bulan, pemerintah pusat mintanya dua bulan. mulainya kapan? 'Oh iya pak sedang persiapan' gitu," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (13/7/2021).
Saat sudah disalurkan nanti, Mujiyono menyebut masyarakat akan mendapatkan jatah Rp 300 ribu untuk dua bulan. Karena dibagikannya langsung dua tahap, maka uang yang bakal diterima adalah Rp 600 ribu.
Baca Juga: Anies Siapkan Rp623 Miliar, Warga DKI Siap-siap Dapat BST Rp600 Ribu Selama PPKM Darurat
"Jadi Rp 600 ribu ya," jelasnya.
Mujiyono menjelaskan, anggaran untuk BST ini didapatkan dari pengalihan dana (refocusing) sejumlah program yang dianggap bukan prioritas di masa pandemi Covid-19 ini. Misalnya seperti rehabilitasi panti sosial dan sekolah.
"Rehab panti didrop. Terus rehab sekolah, jadi enggak prioritas, jadi dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp 623 miliar," katanya.
Politisi Demokrat itu menyebut anggaran Rp 623 miliar itu disiapkan hanya untuk warga Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Sebab seperti penyaluran BST sebelumnya, Pemprov DKI hanya mendistribusikan bantuan ke dua wilayah itu.
Sementara untuk wilayah sisanya di Jakarta Selatan, Pusat, Utara, dan Barat akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat.
Karena itu, untuk waktu pencairan kepada masyarakat, Mujiyono belum bisa memastikannya. Sebab Anies masih menunggu kesiapan dari pemerintah pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin