Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus melanjutkan proses penyelidikan dugaan kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mengakibatkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan.
Setelah meminta pandangan dari ahli psikologi dan hukum administrasi negara pada dua hari terakhir ini, Komnas HAM mulai melakukan analisa.
“Mulai menyusun analisa dan sistematika laporan proses yang ada,” kata Komisioner Komnas HAM , Beka Ulung Hapsara saat dihubungi wartawan, Kamis (15/7/2021).
Kendati telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli, Komnas HAM masih membuka peluang untuk menggali pandangan dari pakar lainnya.
“Dan tidak menutup kemungkinan meminta keterangan tambahan para pihak yang diperlukan,” imbuh Beka.
Sementara itu, terkait hasil rekomendasi yang akan dikeluarkan Komnas HAM, Beka mengatakan bakal secepatnya disampaikan.
Beka mengaku meningkatnya angka kasus Covid-19, berdampak terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM.
“Secepatnya mas. Tergantung juga situasi pandemi ini, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan via daring,” jelasnya.
Novel Cs Mengadu ke Komnas HAM
Baca Juga: KPK dalam Utak-Atik Tes Wawasan Kebangsaan
Seperti diketahui penyidik senior KPK, Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK melaporkan oknum pimpinan KPK ke Komnas HAM.
"Ada tindakan yang sewenang-wenang dilakukan dengan sedemikian rupa. Efek dari tindakan sewenang-wenang itu banyak pelanggaran HAM," kata penyidik senior KPK Novel Baswedan di Jakarta seperti yang dikutip dari Antara.
Novel mengatakan terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada Komnas HAM di antaranya terkait penyerangan privasi, seksualitas hingga masalah beragama.
Menurut dia, hal itu sama sekali tidak pantas dilakukan dan sangat berbahaya. Novel meyakini TWK hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai yang bekerja dengan baik dan berintegritas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Jabodetabek Hari Ini, Siap-Siap Hujan Lebat dan Angin Kencang!
-
Prabowo Panggil Menteri Airlangga Hingga Purbaya ke Istana, Ada Apa?
-
Gus Yaqut Ajukan Praperadilan, KPK Sebut Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Aturan
-
Desak Pemerintah Bersihkan Oligarki, GMKR Tuntut Pemakzulan Gibran dan Adili Jokowi
-
Polisi Bagi-Bagi Roti dan Air di Tengah Aksi Ribuan Guru Madrasah di Depan DPR
-
Gelar Aksi, Warga Tagih Janji Ganti Rugi Lahan Flyover Pramuka Rp369 Miliar ke DPRD DKI
-
Ratusan Guru Madrasah Demo di DPR, Tuntut Kesejahteraan dan Inpres Pendidikan
-
Viral Maling Berjaket Merah Todongkan Senpi di Lenteng Agung, Polisi Buru Pelaku
-
Polisi Selidiki Dugaan Pidana Kebakaran Gudang Pestisida yang Cemari Sungai Cisadane
-
3 Langkah Taktis Dasco soal Krisis Penonaktifan BPJS PBI