Suara.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengumumkan kegentingan penanganan Covid-19 dan mengakui kegagalannya.
“Sebaiknya Presiden Joko Widodo segera umumkan kegentingan, jangan menyangkal atas kegagalan ini (penanganan Covid-19),” kata Peneliti LP3ES, Herlambang P Wiratraman lewat video diskusi daring pada Jumat (16/7/2021) kemarin.
Pengakuan pemerintah dalam hal ini dinilai sangat penting, agar semua elemen menyadari situasi di Tanah Air memasuki level darurat Covid-19.
“Pengakuan menjadi penting untuk membangun sense of emergency hingga level terbawah sehingga semua turut ambil langkah extraordinary, termasuk jika perlu minta bantuan/kerjasama internasional,” kata Herlambang.
Kemudian, yang harus disegerakan adalah keberanian mendorong keterbukan informasi untuk membantu pengendalian pandemi.
“Misal, keterbukaan testing rate di daerah-daerah, kemungkinan defisit oksigen dibandingkan kebutuhan dalam beberapa hari ke depan, perlu strategi terobosan,” kata Herlambang menambahkan.
“Keberhasilannya pengendalian pandemi kuncinya dengan mengedepankan sains, integritas dan keberpihakan untuk penyelamatan rakyat. Ini karena pandemi tak akan pernah selesai hanya dengan pengendalian data dan informasi,” sambungnya.
Sejumlah desakan tersebut disampaikan LP3ES merujuk pada laporan Worldometer. Disebutkan kasus kematian Covid-19 di Indonesia tertinggi di dunia dalam dua hari terakhir, melampaui India dan Brasil.
Pada Kamis (15/7) lalu, penambahan kasus nasional sebanyak 56.757, kematian 982 orang, jumlah kasus aktif 480.199 orang atau ada penambahan 36.726 sehari.
Baca Juga: Begini Syarat dan Penampakan Sapi Kurban Presiden Jokowi di Gorontalo
“Bila 20 persen tambahan kasus aktif ini butuh perawatan, artinya butuh tambahan tempat tidur 7.345 unit dalam sehari,” papar Herlambang.
Di samping itu, merujuk pada data relawan LaporCovid-19 disebutkan ada 625 pasien isolasi mandiri meninggal dunia pada Jumat (16/7) kemarin. Laporan terbanyak di Jawa Barat, disusul Yogya, Jateng, Banten, Jatim, dan Jakarta.
“Bahkan dalam catatan WHO melaporkan 15 provinsi mengalami lonjakan lebih 50 persen. Lima provinsi alami peningkatan lebih 100 persen yakni NTB 200 persen, Gorontalo 194 persen, Maluku 169 persen, Sulawesi Utara 139 persen, dan Kalimantan Utara 107 persen,” kata Herlambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK