Suara.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengumumkan kegentingan penanganan Covid-19 dan mengakui kegagalannya.
“Sebaiknya Presiden Joko Widodo segera umumkan kegentingan, jangan menyangkal atas kegagalan ini (penanganan Covid-19),” kata Peneliti LP3ES, Herlambang P Wiratraman lewat video diskusi daring pada Jumat (16/7/2021) kemarin.
Pengakuan pemerintah dalam hal ini dinilai sangat penting, agar semua elemen menyadari situasi di Tanah Air memasuki level darurat Covid-19.
“Pengakuan menjadi penting untuk membangun sense of emergency hingga level terbawah sehingga semua turut ambil langkah extraordinary, termasuk jika perlu minta bantuan/kerjasama internasional,” kata Herlambang.
Kemudian, yang harus disegerakan adalah keberanian mendorong keterbukan informasi untuk membantu pengendalian pandemi.
“Misal, keterbukaan testing rate di daerah-daerah, kemungkinan defisit oksigen dibandingkan kebutuhan dalam beberapa hari ke depan, perlu strategi terobosan,” kata Herlambang menambahkan.
“Keberhasilannya pengendalian pandemi kuncinya dengan mengedepankan sains, integritas dan keberpihakan untuk penyelamatan rakyat. Ini karena pandemi tak akan pernah selesai hanya dengan pengendalian data dan informasi,” sambungnya.
Sejumlah desakan tersebut disampaikan LP3ES merujuk pada laporan Worldometer. Disebutkan kasus kematian Covid-19 di Indonesia tertinggi di dunia dalam dua hari terakhir, melampaui India dan Brasil.
Pada Kamis (15/7) lalu, penambahan kasus nasional sebanyak 56.757, kematian 982 orang, jumlah kasus aktif 480.199 orang atau ada penambahan 36.726 sehari.
Baca Juga: Begini Syarat dan Penampakan Sapi Kurban Presiden Jokowi di Gorontalo
“Bila 20 persen tambahan kasus aktif ini butuh perawatan, artinya butuh tambahan tempat tidur 7.345 unit dalam sehari,” papar Herlambang.
Di samping itu, merujuk pada data relawan LaporCovid-19 disebutkan ada 625 pasien isolasi mandiri meninggal dunia pada Jumat (16/7) kemarin. Laporan terbanyak di Jawa Barat, disusul Yogya, Jateng, Banten, Jatim, dan Jakarta.
“Bahkan dalam catatan WHO melaporkan 15 provinsi mengalami lonjakan lebih 50 persen. Lima provinsi alami peningkatan lebih 100 persen yakni NTB 200 persen, Gorontalo 194 persen, Maluku 169 persen, Sulawesi Utara 139 persen, dan Kalimantan Utara 107 persen,” kata Herlambang.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
Polemik Ceramah JK di UGM, GAMKI Ancam Lapor ke Polisi karena Dinilai Singgung Umat Kristen
-
Menteri Dody: Proyek Sekolah Rakyat di Surabaya Garapan Waskita Karya Progressnya Baik
-
Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
-
Setelah Iran, AS Serang Kuba? Miguel Daz-Canel: Saya Siap Mati Demi Revolusi!
-
Dinilai Lebih Cepat dan Presisi, Bagaimana Teknologi AI BRIN Bantu Petakan Pesisir Pantura?
-
Diancam Trump Bakal Dikirim ke Neraka, Iran Siapkan 'Pusaran Maut' di Selat Hormuz
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Ekstrem di Jabodetabek Hingga 17 April
-
Sindiran Telak Mark Carney ke Trump, Kanada Perkuat Gerakan Boikot Produk AS
-
Sinergi BNI dan Pemerintah Dorong Hunian Layak serta Ekonomi Rakyat di Manado
-
Kisah Anak-anak Iran di Tengah Perang: Aku Stres Banyak Suara Ledakan, Berlindung Agar Tak Terbunuh