Suara.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengumumkan kegentingan penanganan Covid-19 dan mengakui kegagalannya.
“Sebaiknya Presiden Joko Widodo segera umumkan kegentingan, jangan menyangkal atas kegagalan ini (penanganan Covid-19),” kata Peneliti LP3ES, Herlambang P Wiratraman lewat video diskusi daring pada Jumat (16/7/2021) kemarin.
Pengakuan pemerintah dalam hal ini dinilai sangat penting, agar semua elemen menyadari situasi di Tanah Air memasuki level darurat Covid-19.
“Pengakuan menjadi penting untuk membangun sense of emergency hingga level terbawah sehingga semua turut ambil langkah extraordinary, termasuk jika perlu minta bantuan/kerjasama internasional,” kata Herlambang.
Kemudian, yang harus disegerakan adalah keberanian mendorong keterbukan informasi untuk membantu pengendalian pandemi.
“Misal, keterbukaan testing rate di daerah-daerah, kemungkinan defisit oksigen dibandingkan kebutuhan dalam beberapa hari ke depan, perlu strategi terobosan,” kata Herlambang menambahkan.
“Keberhasilannya pengendalian pandemi kuncinya dengan mengedepankan sains, integritas dan keberpihakan untuk penyelamatan rakyat. Ini karena pandemi tak akan pernah selesai hanya dengan pengendalian data dan informasi,” sambungnya.
Sejumlah desakan tersebut disampaikan LP3ES merujuk pada laporan Worldometer. Disebutkan kasus kematian Covid-19 di Indonesia tertinggi di dunia dalam dua hari terakhir, melampaui India dan Brasil.
Pada Kamis (15/7) lalu, penambahan kasus nasional sebanyak 56.757, kematian 982 orang, jumlah kasus aktif 480.199 orang atau ada penambahan 36.726 sehari.
Baca Juga: Begini Syarat dan Penampakan Sapi Kurban Presiden Jokowi di Gorontalo
“Bila 20 persen tambahan kasus aktif ini butuh perawatan, artinya butuh tambahan tempat tidur 7.345 unit dalam sehari,” papar Herlambang.
Di samping itu, merujuk pada data relawan LaporCovid-19 disebutkan ada 625 pasien isolasi mandiri meninggal dunia pada Jumat (16/7) kemarin. Laporan terbanyak di Jawa Barat, disusul Yogya, Jateng, Banten, Jatim, dan Jakarta.
“Bahkan dalam catatan WHO melaporkan 15 provinsi mengalami lonjakan lebih 50 persen. Lima provinsi alami peningkatan lebih 100 persen yakni NTB 200 persen, Gorontalo 194 persen, Maluku 169 persen, Sulawesi Utara 139 persen, dan Kalimantan Utara 107 persen,” kata Herlambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan