Suara.com - Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan rencana pemerintah yang bakal mengizinkan vaksin Covid-19 berbayar. Namun pada akhirnya hal itu memantik banyak penolakan, hingga akhirnya rencana vaksinasi berbayar itu batal.
Namun, kondisi itu berbeda dengan negara tetangga Malaysia. Pemerintah Negeri Jiran itu dilaporkan bakal mengizinkan vaksinasi berbayar bagi warganya.
Dilansir dari laman VOA Indonesia, Minggu (18/7/2021), Menteri Sains Malaysia Khairy Jamaluddin pada Jumat (16/7/2021) mengatakan, negaranya akan segera mengizinkan penjualan vaksin COVID-19 Sinopharm dan Sinovac secara komersial.
Hal tersebut diputuskan ketika pemerintah mencoba meningkatkan program vaksinasi di tengah kasus COVID-19 yang melonjak. Malaysia memiliki salah satu dari jumlah infeksi virus corona per kapita tertinggi di Asia Tenggara, tetapi juga sekaligus menjadi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tercepat.
Reuters mengutip Khairy, melaporkan vaksin Sinopharm - yang disetujui Malaysia pada hari Jumat (16/7) untuk penggunaan darurat- akan segera dijual untuk pembelian pribadi.
Sementara itu, vaksin Sinovac akan tersedia untuk umum mulai 1 Agustus, setelah pemerintah menerima pengiriman sekitar 15 juta dosis, katanya.
Malaysia pada hari Jumat (16/7) melaporkan 12.541 kasus virus corona baru, sehingga total infeksi menjadi 893.323, termasuk 6.728 kematian.
Malaysia sebelumnya mengatakan akan berhenti memberikan vaksin Sinovac setelah stoknya habis, dan sebaliknya akan sangat bergantung pada vaksin Pfizer untuk program vaksinasi nasionalnya.
Pada hari Jumat (16/7), Khairy mengklarifikasi bahwa kelebihan vaksin Sinovac akan tetap tersedia bagi mereka yang mungkin memiliki masalah alergi dengan vaksin lain.
Baca Juga: KPK Sambut Baik Keputusan Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar
"Tidak ada masalah atas kemanjuran Sinovac," katanya.
Malaysia juga akan mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak dosis dari Sinovac jika terjadi kekurangan vaksin AstraZeneca dari negara tetangga Thailand, kata Khairy. (Sumber: VOA Indonesia)
Tag
Berita Terkait
-
Joe Biden Sebut Media Sosial seperti Facebook Telah Membunuh Orang
-
Cek Fakta: Benarkah 5 Orang Serumah di Probolinggo Meninggal Usai Divaksin Covid-19?
-
Ratusan Warga Binaan Rutan Solo Vaksinasi Covid-19, Jadi Pertama di Jawa Tengah
-
Kabar Gembira Lur! Vaksinasi Covid-19 di Solo Tertinggi, Ini Jumlahnya
-
Prevalensi Kasus Covid-19 Kaltim di Bawah DKI, Gubernur: Kami Minta Vaksin Ditambah Lah
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
Terkini
-
PT SPC Akui Produksi 39 Ribu Chromebook Berkat Bocoran Spek Sebelum Tender Kemendikbud
-
Pria Ngaku Aparat Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang Ditangkap
-
Taring Kekuasaan di Pom Bensin: Kala Pegawai SPBU yang Dihajar Karena Menegakkan Aturan
-
Anggota Komisi IX DPR Dorong Pembayaran THR Maju H-14, Ini Alasannya
-
Dirut Supertone Ngaku Untung 'Dikit' dari Laptop Chromebook di Tengah Kasus Korupsi Rp 2,18 Triliun
-
KPK Periksa Anggota DPRD Pati, Dalami Komunikasi Terkait Isu Pemakzulan Sudewo
-
Soal Ambang Batas Parlemen, PKS Usul Jalan Tengah Stembus Accord Agar Suara Rakyat Tak Hilang
-
Pemkot Jakbar Tanggapi Soal Penolakan Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Kalideres
-
KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek di Pati oleh Tim 8 Sudewo
-
Fokus Lulusan SMK-SMA: Inilah Syarat Baru Pemerintah Agar TKI Bisa Kerja di Luar Negeri