Suara.com - Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan rencana pemerintah yang bakal mengizinkan vaksin Covid-19 berbayar. Namun pada akhirnya hal itu memantik banyak penolakan, hingga akhirnya rencana vaksinasi berbayar itu batal.
Namun, kondisi itu berbeda dengan negara tetangga Malaysia. Pemerintah Negeri Jiran itu dilaporkan bakal mengizinkan vaksinasi berbayar bagi warganya.
Dilansir dari laman VOA Indonesia, Minggu (18/7/2021), Menteri Sains Malaysia Khairy Jamaluddin pada Jumat (16/7/2021) mengatakan, negaranya akan segera mengizinkan penjualan vaksin COVID-19 Sinopharm dan Sinovac secara komersial.
Hal tersebut diputuskan ketika pemerintah mencoba meningkatkan program vaksinasi di tengah kasus COVID-19 yang melonjak. Malaysia memiliki salah satu dari jumlah infeksi virus corona per kapita tertinggi di Asia Tenggara, tetapi juga sekaligus menjadi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tercepat.
Reuters mengutip Khairy, melaporkan vaksin Sinopharm - yang disetujui Malaysia pada hari Jumat (16/7) untuk penggunaan darurat- akan segera dijual untuk pembelian pribadi.
Sementara itu, vaksin Sinovac akan tersedia untuk umum mulai 1 Agustus, setelah pemerintah menerima pengiriman sekitar 15 juta dosis, katanya.
Malaysia pada hari Jumat (16/7) melaporkan 12.541 kasus virus corona baru, sehingga total infeksi menjadi 893.323, termasuk 6.728 kematian.
Malaysia sebelumnya mengatakan akan berhenti memberikan vaksin Sinovac setelah stoknya habis, dan sebaliknya akan sangat bergantung pada vaksin Pfizer untuk program vaksinasi nasionalnya.
Pada hari Jumat (16/7), Khairy mengklarifikasi bahwa kelebihan vaksin Sinovac akan tetap tersedia bagi mereka yang mungkin memiliki masalah alergi dengan vaksin lain.
Baca Juga: KPK Sambut Baik Keputusan Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar
"Tidak ada masalah atas kemanjuran Sinovac," katanya.
Malaysia juga akan mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak dosis dari Sinovac jika terjadi kekurangan vaksin AstraZeneca dari negara tetangga Thailand, kata Khairy. (Sumber: VOA Indonesia)
Tag
Berita Terkait
-
Joe Biden Sebut Media Sosial seperti Facebook Telah Membunuh Orang
-
Cek Fakta: Benarkah 5 Orang Serumah di Probolinggo Meninggal Usai Divaksin Covid-19?
-
Ratusan Warga Binaan Rutan Solo Vaksinasi Covid-19, Jadi Pertama di Jawa Tengah
-
Kabar Gembira Lur! Vaksinasi Covid-19 di Solo Tertinggi, Ini Jumlahnya
-
Prevalensi Kasus Covid-19 Kaltim di Bawah DKI, Gubernur: Kami Minta Vaksin Ditambah Lah
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
Terkini
-
Gara-gara Pohon Mahoni 'Raksasa' Usia 1 Abad Tumbang, 524 Penumpang MRT Jakarta Dievakuasi
-
UU MD3 Digugat Mahasiswa Agar Rakyat Bisa Pecat DPR, Ketua Baleg: Bagus, Itu Dinamika
-
Isu Lobi-lobi Dibantah! Kuasa Hukum Ungkap Alasan Sebenarnya Roy Suryo Cs Tak Ditahan
-
Mahasiswa Gugat UU MD3 Agar Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, Parlemen Khawatir Timbulkan Kekacauan
-
Palu Hakim Lebih Ringan dari Tuntutan, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara
-
Pertimbangkan Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo dan Rismon Mulai Melunak?
-
Misteri Dosen Untag Tewas di Hotel: Autopsi Ungkap Aktivitas Berlebih, Mahasiswa Soroti Kejanggalan
-
Kompak Berkemeja Putih, Begini Penampakan 23 Terdakwa Demo Agustus di Ruang Sidang
-
Deretan Fakta AKBP Basuki, Benarkah Ada Hubungan Spesial di Balik Kematian Dosen Untag?
-
KPK Periksa Tiga Kepala Distrik Terkait Korupsi Dana Operasional di Papua