Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol kondisi penanganan COVID-19 di lapangan. Terutama soal ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.
Terlebih, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk memantau kapasitas tempat tidur di setiap rumah sakit supaya bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien COVID-19.
Jokowi menyampaikan kalau dirinya melihat rumah sakit di daerah masih memasang 20 atau 30 persen dari kemampuan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR). Padahal menurut dia, daerah masih bisa menaikkan angka tersebut.
Jokowi pun menggunakan contoh seperti DKI Jakarta yang menaikkan BOR hingga 50 persen untuk pasien COVID-19.
"Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) COVID-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia melalui konferensi video, Senin (19/7/2021).
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menyiapkan tempat isolasi. Terutama untuk pasien tidak bergejala dan gejala ringan.
Tempat isolasi yang diharapkan Jokowi itu menjadi pusat, terutama di wilayah padat penduduk, supaya menghindari adanya penularan virus yang semakin cepat dan masif.
"Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada," ujarnya.
"Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, (rumah berukuran) 3x3 (meter) dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif. Isolasi terpusat di kelurahan atau paling tidak di kecamatan," sambungnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Siapkan Tempat Isolasi dan RS Darurat Bagi Pasien Covid-19
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah. Termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat.
Itu perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.
"Paling tidak kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat," ucap Jokowi.
Berita Terkait
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Purbaya Blak-blakan Kondisi RI Era Jokowi: Ekonomi Susah, Swasta Enggak Dikasih Ruang
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan