Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang dilakukan pemerintah selalu setengah-setengah.
Sebabnya, kata Saleh, pemerintah selalu mencoba kebijakan yang bisa memoderasi antara kepentingan menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi.
"Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran virus covid. Tetapi di lain sisi, pemerintah tidak mau roda perekonomian terganggu. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah. Hasilnya, ya setengah-setengah juga. Wabah tetap ada, ekonominya juga belum stabil," ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (20/7/2021).
Politikus PAN itu berharap, pemerintah bisa melangkah lebih jauh untuk agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya, yakni penyebaran covid-19.
Menurutnya, apa pun kebijakan yang diambil, prioritasnya tetap kepada penurunan dan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19.
"Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi. Pandangan saya, ya sesederhana itu," ujarnya.
Saleh juga menyoroti pemerintah yang hingga hari terakhir PPKM Darurat, Selasa, belum memutuskan apakah akan melanjutkan kebijakan itu atau tidak.
Saleh memahami bahwa saat ini pemerintah dihadapkan pada dua pandangan. Ada pihak yang menolak perpanjangan PPKM Darurat. namun di lain pihak, ada juga yang mendukung.
"Mana yang mau diikuti pemerintah? Sampai sekarang belum jelas. Padahal, ini adalah hari terakhir pemberlakuan PPKM Darurat. Semua masih menunggu."
Baca Juga: PPKM Darurat, Angka Kriminalitas di Jakarta Barat Turun 12 Persen
Berita Terkait
-
PPKM Darurat, Angka Kriminalitas di Jakarta Barat Turun 12 Persen
-
Hari Terakhir PPKM Darurat, Pemerintah Didesak Beri Pengumuman: Publik Butuh Kejelasan
-
Jokowi Diusul Pimpin Langsung PPKM Darurat Bila Diperpanjang, Jangan Lagi Luhut
-
Polisi Jepara Gunakan Gaji Mereka untuk Bantu Warga Terdampak PPKM Darurat
-
PPKM Darurat Diperpanjang, PHRI: Hotel-hotel Bakal Dijual, Tapi Siapa yang Mau Beli?
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak