Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang dilakukan pemerintah selalu setengah-setengah.
Sebabnya, kata Saleh, pemerintah selalu mencoba kebijakan yang bisa memoderasi antara kepentingan menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi.
"Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran virus covid. Tetapi di lain sisi, pemerintah tidak mau roda perekonomian terganggu. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah. Hasilnya, ya setengah-setengah juga. Wabah tetap ada, ekonominya juga belum stabil," ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (20/7/2021).
Politikus PAN itu berharap, pemerintah bisa melangkah lebih jauh untuk agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya, yakni penyebaran covid-19.
Menurutnya, apa pun kebijakan yang diambil, prioritasnya tetap kepada penurunan dan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19.
"Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi. Pandangan saya, ya sesederhana itu," ujarnya.
Saleh juga menyoroti pemerintah yang hingga hari terakhir PPKM Darurat, Selasa, belum memutuskan apakah akan melanjutkan kebijakan itu atau tidak.
Saleh memahami bahwa saat ini pemerintah dihadapkan pada dua pandangan. Ada pihak yang menolak perpanjangan PPKM Darurat. namun di lain pihak, ada juga yang mendukung.
"Mana yang mau diikuti pemerintah? Sampai sekarang belum jelas. Padahal, ini adalah hari terakhir pemberlakuan PPKM Darurat. Semua masih menunggu."
Baca Juga: PPKM Darurat, Angka Kriminalitas di Jakarta Barat Turun 12 Persen
Berita Terkait
-
PPKM Darurat, Angka Kriminalitas di Jakarta Barat Turun 12 Persen
-
Hari Terakhir PPKM Darurat, Pemerintah Didesak Beri Pengumuman: Publik Butuh Kejelasan
-
Jokowi Diusul Pimpin Langsung PPKM Darurat Bila Diperpanjang, Jangan Lagi Luhut
-
Polisi Jepara Gunakan Gaji Mereka untuk Bantu Warga Terdampak PPKM Darurat
-
PPKM Darurat Diperpanjang, PHRI: Hotel-hotel Bakal Dijual, Tapi Siapa yang Mau Beli?
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
Terkini
-
Dari Dugaan Korupsi hingga Blackout Sumatera, Polri Temukan Harta Bernilai Rp543 Miliar
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
ICW Bakal Lapor KPK: Stop Potensi Korupsi Mobil Kopdes Merah Putih Rp5,5 T Sebelum Terlambat!
-
Resmikan 5 Bendungan Rp9,79 Triliun, Prabowo Bidik Ketahanan Pangan hingga Energi
-
Misteri Status Jampidsus Febrie: Bukti Disebut Cukup, Tapi Terbentur Tembok Kekuasaan?
-
Kisah Penyuluh Kepercayaan di DIY: Dulu Ditolak Sekolah, Kini Sambut Hari Kepercayaan 13 Juli
-
Cari Honda Beat EA 6129 KB Milik Mahasiswi Tewas di Kos Mataram, Keluarga Siapkan Hadiah Rp20 Juta
-
ICW Temukan Selisih Harga Fantastis Pengadaan Mobil KDKMP, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Ttriliun
-
Hendardi Sentil Kejagung: Jangan Defensif dan Lecehkan Nalar Publik Soal Penanganan Korupsi
-
Di Balik Penggeledahan yang Dikaitkan dengan Febrie Adriansyah: Anomali dan Tanda Tanya Penyidikan