Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebutkan kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan mengalami kemunduran. Hal itu menyusul pelaporan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Polres Metro Jakarta Selatan atas peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK, Jakarta.
“Kalau ini dilaporkan ini betul-betul langkah mundur,” tegas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat dihubungi wartawan, Kamis (22/7/2021).
Bahkan Boyamin menyebutkan, kepemimpinan Firli Bahuri dan komisioner lainya, tidak siap menerima kritikan.
“Pimpinan KPK ini kupingnya tipis. Dan kalau dilaser ini apa rusaknya gitu,” tegas Boyamin kembali.
Padahal, kata Boyamin, dibanding kepemimpinan sebelumnya, KPK tidak pernah melakukan pelaporan ke kepolisian saat mendapatkan kritik dari masyarakat.
“KPK tidak pernah memperkarakan balik terhadap orang-orang yang mengkritiknya baik secara tindakan demokrasi maupun secara verbal,” ujar Boyamin.
Oleh karenanya, MAKI mendesak Firli Bahuri dan pimpinan lainnya untuk segera mencabut laporan tersebut.
“Saya berharap pimpinan KPK segera melakukan pencabutan pelaporan ini dan ini tidak akan berkembang lebih jauh,” kata Boyamin.
Pimpinan KPK Buat Laporan
Baca Juga: Ombudsman Sebut Hasil TWK Cuma jadi Bahan Evaluasi, Bukan Pemecatan 51 Pegawai KPK
Seperti diketahui, KPK melapor peristiwa penyinaran laser gedung ke Polres Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
"Terkait dengan peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak eksternal, benar, KPK melalui Biro Umum telah melakukan koordinasi dan pelaporan ke Polres Jakarta Selatan," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/7/2021).
Mengenai pelaporan itu, KPK menilai aksi tembak laser itu ada potensi kesengajaan mengganggu ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK.
"Pelaporan tersebut karena kami menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal dimaksud," tuturnya.
Aksi Teatrikal Greenpeace
Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK pada Senin (28/6) malam, untuk memprotes pelemahan KPK dengan menyingkirkan 51 pegawai melalui TWK.
Berita Terkait
-
Ombudsman Sebut Hasil TWK Cuma jadi Bahan Evaluasi, Bukan Pemecatan 51 Pegawai KPK
-
Aksi Penembakan Laser Dipolisikan, Greenpeace Indonesia Sebut KPK Berlebihan
-
Cerita Pimpinan KPK Nurul Ghufron Sembuh Covid-19: Kita Jangan Sombong kepada Allah
-
MAKI Harapkan Edhy Prabowo Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan JPU KPK: 10 Tahun Penjara
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional