Sebut 51 Pegawai "Merah" Tak Bisa Dibina Lagi, Pimpinan KPK Alex Marwata Diadukan ke Dewas

Suara.com - Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK lantaran diduga telah melanggar kode etik terkait pelabelan warna merah terhadap 51 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsan (TWK). Alexander Marwata dituding telah melakukan pencemaran nama baik terhadap 51 pegawai yang mendapatkan penilaian merah dalam TWK dan tidak bisa dibina lagi. 

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif, Hotman Tambunan mengatakan pencemaran nama baik itu terjadi ketika Marwata mengumumukan hasil TWK KPK di Badan Kepegawaian Negara (BKN), beberapa waktu lalu.

Adapun pegawai yang tak lulus TWK sebagai syarat alih status sebagai ASN di antaranya adalah Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Yudi Purnono, Sujanarko, Aulia Postiera, Rasamala Aritonang dan Rizka Anungnata. 

"Perbuatan Pimpinan KPK AM (Alexander Marwata) yang diduga sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku adalah AM melakukan konferensi pers yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan bagi 51 pegawai non-aktif," kata Hotman, Selasa (24/8/2021).

Marwata, kata Hotman menyampaikan bahwa yang 51 orang, kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya merah tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan.

"Pernyataan “warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan” yang disematkan kepada 51 orang Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN telah merugikan," ujar Hotman.

Dimana, kata Hotman, Semua pegawai yang 51 orang dengan mudah teridentifikasi dengan tidak diangkatnya 75 yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh BKN dan 24 nama pegawai yang dianjurkan untuk mengikuti pelatihan.

"Perbuatan ini, kami duga setidaknya telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK," ujar Hotman

Menurut Hotman, Alex sudah melanggar Nilai Dasar Keadilan, Pasal 6 Ayat 2 huruf (d): setiap insan komisi dilarang bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan atau pelecehan terhadap Indan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Baca Juga: Surati Jokowi, 57 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Minta Diangkat jadi PNS

Kemudian, Pasal 6 ayat (1) huruf a: wajib mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban terhadap setiap Insan Komisi. Pasal 8 ayat (2): “dilarang bertindak sewenang-wenang atau tidak adil atau bersikap diskriminatif terhadap bawahan atau sesama Insan Komisi.”

"Terakhir Pasal 4 ayat (1) huruf c: “wajib menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri," imbuhnya