Suara.com - Kasus perusakan Masjid Ahmadiyah oleh sekelompok massa di Sintang, Kalimantan Barat, pada Jumat (3/9) diyakini terjadi bukan karena masalah keyakinan.
Menurut Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana mengatakan memandang persoalan Ahmadiyah adalah bagaimana negara dan bangsa bisa harmonis.
"Memandang masalah Ahmadiyah adalah sebetulnya memandang masalah bagaimana negara dan bangsa ini bisa harmoni," ujar Yendra saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/9/2021).
Menurutnya permasalahan Ahmadiyah merupakan isu yang diaktivasi sesuai kepentingan di waktu tertentu.
"Jadi sudah jelas bahwa ini bukan keyakinan, sebetulnya di aktivasi isunya. Jadi ada kualitas isu yang diaktivasi sesuai kepetingan di waktu tertentu," kata dia lagi.
Sebab kata Yendra penyerangan terhadap Ahmadiyah tidak dilakukan setiap hari dan tidak diketahui waktu dan tempatnya.
"Bukan soal isu keyakinan, karena kalau isu keyakinan mereka yang misalnya melakukan penyerangan Ahmadiyah berbasis keyakinan, harusnya dia itu tiap hari, tiap hari diserangnya. Tapi kan nyatanya tidak, ini musiman tergantung waktunya kapan dan tidak di semua tempat," tutur Yendra.
Menurut Yendra, kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah tidaklah berdiri sendiri. Yendra menuturkan, intoleransi terhadap warga Ahmadiyah karena berkaitan dengan Pemerintah yang tengah gencar mengkampanyekan moderasi beragama untuk mengilangkan radikalisasi di Indonesia.
"Jadi peristiwa ini kan tidak berdiri sendiri. Sebetulnya presiden dan pemerintahan saat ini kan sedang gencar untuk bagaimana moderasi beragama, toleransi, agar masyarakat itu kemudian tidak semakin tenggelam dalam radikalisasi, kan itu tujuannya," kata dia.
Baca Juga: Masjid Ahmadiyah Sintang Dirusak, Sensitivitas Pemerintah Dikritik
Yendra menuturkan dampak adanya radikalisasi yakni mengakibatkan teror, hingga perpecahan bangsa. Ia pun mencontohkan isu SARA di Pilpres.
"Bagaimana kita melihat dampak daripada radikalisasi agama mengakibatkan teror ,kemudian mengakibatkan perpecahan bangsa ini di isu misalnya Pilpres," tuturnya.
Karena itu pihaknya mendesak Presiden Jokowi turun langsung memastikan intoleransi yang dilakukan kelompok radikal. Kelompok-kelompok radikal tersebut kata Yendri harus ditindak tegas.
Pasalnya ia tak ingin Indonesia terlibat perang saudara ataupun perang berbasis agama seperti di negara-negara di Timur Tengah.
"Saya pikir sangat mendesak Presiden Jokowi untuk turun langsung memastikan proses agar intoleransi di kelompok radikal betul-betul ditindak tegas itu yang terpenting. Karena kita tidak ingin seperti afganistan dan negara-negara di Timur Tengah yang terlibat dalam perang saudara dengan atau konflik horizontal berbasis agama misalnya, paham radikalisasi. Kita tidak ingin," kata dia.
Diketahui masjid Ahmadiyah di Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu dirusak oleh ratusan orang setelah salat Jumat.
Tag
Berita Terkait
-
Mau Ikut Semarakan HUT RI, Bazar Kemerdekaan Jemaah Ahmadiyah Parakansalak Justru Dilarang Kades
-
Atas Nama Kondusivitas, Pemda Garut Segel Masjid dan Bubarkan Jemaah Ahmadiyah di Desa Ngamplang
-
Kutuk Aksi Penutupan Masjid Ahmadiyah di Garut, Usman Hamid: Diskriminasi Nyata dan Pelanggaran Serius Negara!
-
Tutup Paksa Masjid Ahmadiyah di Garut, Tindakan Satpol PP Dicap Intoleran!
-
Momen SEJUK dan Beragam Komunitas Visit Suara.com, Bahas Hitam dan Putih Keberagaman
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?
-
Sekolah Kembali Normal, Gubernur DKI Pastikan Korban Kecelakaan Mobil MBG Ditangani Maksimal