Suara.com - Kasus perusakan Masjid Ahmadiyah oleh sekelompok massa di Sintang, Kalimantan Barat, pada Jumat (3/9) diyakini terjadi bukan karena masalah keyakinan.
Menurut Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana mengatakan memandang persoalan Ahmadiyah adalah bagaimana negara dan bangsa bisa harmonis.
"Memandang masalah Ahmadiyah adalah sebetulnya memandang masalah bagaimana negara dan bangsa ini bisa harmoni," ujar Yendra saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/9/2021).
Menurutnya permasalahan Ahmadiyah merupakan isu yang diaktivasi sesuai kepentingan di waktu tertentu.
"Jadi sudah jelas bahwa ini bukan keyakinan, sebetulnya di aktivasi isunya. Jadi ada kualitas isu yang diaktivasi sesuai kepetingan di waktu tertentu," kata dia lagi.
Sebab kata Yendra penyerangan terhadap Ahmadiyah tidak dilakukan setiap hari dan tidak diketahui waktu dan tempatnya.
"Bukan soal isu keyakinan, karena kalau isu keyakinan mereka yang misalnya melakukan penyerangan Ahmadiyah berbasis keyakinan, harusnya dia itu tiap hari, tiap hari diserangnya. Tapi kan nyatanya tidak, ini musiman tergantung waktunya kapan dan tidak di semua tempat," tutur Yendra.
Menurut Yendra, kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah tidaklah berdiri sendiri. Yendra menuturkan, intoleransi terhadap warga Ahmadiyah karena berkaitan dengan Pemerintah yang tengah gencar mengkampanyekan moderasi beragama untuk mengilangkan radikalisasi di Indonesia.
"Jadi peristiwa ini kan tidak berdiri sendiri. Sebetulnya presiden dan pemerintahan saat ini kan sedang gencar untuk bagaimana moderasi beragama, toleransi, agar masyarakat itu kemudian tidak semakin tenggelam dalam radikalisasi, kan itu tujuannya," kata dia.
Baca Juga: Masjid Ahmadiyah Sintang Dirusak, Sensitivitas Pemerintah Dikritik
Yendra menuturkan dampak adanya radikalisasi yakni mengakibatkan teror, hingga perpecahan bangsa. Ia pun mencontohkan isu SARA di Pilpres.
"Bagaimana kita melihat dampak daripada radikalisasi agama mengakibatkan teror ,kemudian mengakibatkan perpecahan bangsa ini di isu misalnya Pilpres," tuturnya.
Karena itu pihaknya mendesak Presiden Jokowi turun langsung memastikan intoleransi yang dilakukan kelompok radikal. Kelompok-kelompok radikal tersebut kata Yendri harus ditindak tegas.
Pasalnya ia tak ingin Indonesia terlibat perang saudara ataupun perang berbasis agama seperti di negara-negara di Timur Tengah.
"Saya pikir sangat mendesak Presiden Jokowi untuk turun langsung memastikan proses agar intoleransi di kelompok radikal betul-betul ditindak tegas itu yang terpenting. Karena kita tidak ingin seperti afganistan dan negara-negara di Timur Tengah yang terlibat dalam perang saudara dengan atau konflik horizontal berbasis agama misalnya, paham radikalisasi. Kita tidak ingin," kata dia.
Diketahui masjid Ahmadiyah di Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu dirusak oleh ratusan orang setelah salat Jumat.
Tag
Berita Terkait
-
Mau Ikut Semarakan HUT RI, Bazar Kemerdekaan Jemaah Ahmadiyah Parakansalak Justru Dilarang Kades
-
Atas Nama Kondusivitas, Pemda Garut Segel Masjid dan Bubarkan Jemaah Ahmadiyah di Desa Ngamplang
-
Kutuk Aksi Penutupan Masjid Ahmadiyah di Garut, Usman Hamid: Diskriminasi Nyata dan Pelanggaran Serius Negara!
-
Tutup Paksa Masjid Ahmadiyah di Garut, Tindakan Satpol PP Dicap Intoleran!
-
Momen SEJUK dan Beragam Komunitas Visit Suara.com, Bahas Hitam dan Putih Keberagaman
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Dicecar Polisi 63 Pertanyaan Terkait Kasus Mens Rea, Pandji Bantah Tuduhan Penistaan Agama
-
Rayakan HUT ke-18 Partai Secara Sederhana, Sejumlah Elite Gerindra Mulai Berdatangan ke Kertanegara
-
Petaka di Jalur Besi Tanah Sareal: Warga Penjaga Palang Pintu Tergeletak Usai Tertemper Kereta
-
Sambut Praja IPDN, Wamendagri Bima Arya Tekankan Fokus Pemulihan Permukiman Warga Aceh Tamiang