Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahakan tujuh calon hakim agung hasil keputusan dari Komisi III DPR. Mereka diniali lolos uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Pariputna pada hari ini.
Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyampaikan laporan hasil fit and proper test yang telah dilakukan pada Senin (20/9).
Dalam laporannya, Adies mengatakan bahwa Komisi III DPR RI sudah memlihat dan mempertimbangkan keseluruhan aspek mulai dari kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral calon hakim agung sebelum menetapkan tujuh calon.
"Atas dasar kritera itu Komisi III DPR RI mengedepankan prinsip musyawarah atau mufakat dan berdasarkan pendapat dan pandangan dari sembilan fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui sebanyak tujuh calon hakim agung," kata Adies, Selasa (21/9/2021).
Selanjutnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan Dewan atas laporan Komisi III yang disampaikan Adies.
"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah hasil laporan Komisi III DPR RI terhadap uji kelayakan calon hakim agung tahun 2021 itu dapat disetujui?" kata Dasco yang dijawab setuju Dewan.
Diketahui, Komisi III menyepakati nama tujuh hakim agung untuk dibawa dan disepakati lebih lanjut dalam Rapat Paripurna.
Kesepakatan tujuh calon itu diambil usai Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 11 calon.
Baca Juga: Resmikan Pabrik HSM 2 Krakatau Steel, Puan Maharani Kenang Jasa Bung Karno
Semenatara Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengklaim fit and proper test sudah dilakukan secara profesional dan transparan hingga menetapkan tujuh dari 11 calon hakim agung.
“Seperti bisa kita pantau bersama, Komisi III telah melaksanakan proses fit and proper test secara transparan dan bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Herman berujar disepakatinya tujuh nama calon hakim agung sudah merupakan kesepakatan dari seluruh fraksi di Komisi III. Ia menjelaskan bahwa setiap fraksi memiliki hak yang sama dalam menyetujui atau menolak calon hakim agung.
“Tentunya setiap fraksi memiliki penilaian sendiri dalam menilai setiap calon. Tetapi, kami telah sepakat dalam proses ini kami berfokus pada tiga aspek, yaitu pemahaman calon terhadap tugas dan fungsi sebagai hakim agung, integritas calon, dan rekam jejak,” kata Herman.
Berikut tujuh nama calon hakim agung yang disepakati dan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna:
- H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
- Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
- Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
- Suharto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
- Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
- Dr. H. Haswandir, S.H., M.Hum., M.M. Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata)
- Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Sebagai Calon Hakim Kamar Militer).
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi