Pemerintah Bolehkan Anak-anak Masuk Mal, Komisi X: Mending ke Sekolah, Mereka Sudah Rindu

Suara.com - Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Syaiful Huda mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu memberi akses masuk ke mal bagi anak-anak di tengah masa PPKM. Dibanding ke mal, Huda mengatakan anak saat ini lebih rindu untuk ke sekolah.

Diketahui, pemerintah kekinian memperbolehkan anak usia di bawah 12 tahun untuk masu ke mal.

"Setahuku anak-anak rindu sekolah, tidak rindu mal. Karena itu, di mata saya ya, yang membidangi pendidikan, rasanya belum perlu anak-anak kita untuk diberi akses, diberi kesempatan untuk ke mal. Lebih baik anak-anak kembali ke sekolah," kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Huda menganggap akses mobilitas kepada anak seharusnya diberikan untuk pergi ke sekolah. Mengingat saat ini pemerintah sudah mulai melonggarkan beberapa kebijakan di saat penerapan PPKM.

"Jadi memanfaatkan momentum ini ketimbang ke mal, mending balik ke sekolah. Dan ini dirindukan anak-anak," ujar Huda. 

Huda meyakini bahwa anak-anak juga akan memilih untuk pergi ke sekolah apabila ditawarkan opsi untuk masuk ke mal.

"Kira-kira sederhana ya, anak-anak disuruh milih, dikasih opsi, milih ke mal atau ke sekolah, saya meyakini hasil surveinya kira-kira 99 persen anak-anak akan ingin kembali ke sekolah. Karena anak-anak rindu kembali ke sekolah," kata Huda.

Izinkan Anak-anak Masu Mal

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitanmengumumkan pemerintah akan melakukan uji coba memperbolehkan anak di bawah usia 12 tahun untuk masuk mal.

Baca Juga: Anak-anak Boleh Masuk Mal saat PPKM, Orang Tua Diminta Waspada dan Tetap Terapkan Prokes

Uji coba ini kata Luhut bakal digelar di Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surabaya.

"Pembukaan bioskop dengan kapasitas 50 persen di kota-kota level 3 dan level 2 namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Luhut melalui siaran langsung di kanal Youtube Sekretariat presiden, Senin (20/9/2021).

Ia menambahkan, tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4 di Jawa dan Bali. Semua kota di Jawa dan Bali berstatus PPKM Level 3 dan 2.

Menurutnya, hal tersebut harus disyukuri. Namun kata dia, Presiden Jokowi dalam rapat pada Senin pagi mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada.

"Ada banyak negara yang setelah kondisi seperti ini kemudian naik lagi dengan cepat. Nah ini yang harus kita waspadai," ujarnya.

Risiko kenaikan kasus kata Luhut saat ini masih tinggi. Salah satu yang mesti diwaspadai adalah dari luar negeri. Terutama dari negara-negara tetangga.