Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Dari hasil survei itu disebut tingkat kepercayaan publik menurun terhadap KPK. Lembaga antikorupsi hanya menempati posisi keempat.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan hasil survei tersebut menjadi bahan masukan bagi KPK untuk melakukan perbaikan.
"KPK mengapresiasi lembaga survei sebagai pihak yang terus konsisten mengukur dan memotret persepsi publik dan menyampaikan feedback-nya. Feedback dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," kata Ali lewat keterangan tertulisnya, Selasa (28/9/2021).
Kendati demikian, Ali mengatakan upaya pemberantasan korupsi adalah proses yang panjang, hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung.
"Dalam penanganan sebuah perkara, publik mungkin bisa langsung melihat bagaimana KPK menangkap para pelaku dan memulihkan kerugian negaranya.
Namun pada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, kita butuh waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang-per-orang," jelasnya.
"Oleh karenanya, KPK berharap bisa memperoleh indikator dan hasil pengukuran detilnya agar bisa mempelajari poin-poinnya secara rinci," tambah Ali.
Mengutip dari Antara, berdasarkan hasil survei Indikator Politik terkait tingkat kepercayaan pada lembaga, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun.
"Ini ada penurunan tingkat "trust" terhadap KPK. Biasanya KPK kalau tidak nomor 2 nomor 1 mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya tetapi sekarang sudah melorot ke peringkat empat dilihat dari tingkat "trust" publik terhadap KPK sudah kesalip sama polisi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat rilis Temuan Survei Nasional "Evaluasi Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-Isu Terkini" yang disiarkan kanal Youtube Indikator Politik Indonesia, Minggu (26/9).
Baca Juga: Sejumlah Massa BEM SI Diduga Alami Peretasan Usai Demo di KPK, Begini Isi Pesannya
Hasil survei itu menempatkan KPK pada posisi keempat. Sementara posisi tertinggi diraih oleh TNI, kemudian kedua, Presiden, ketiga Polri. Sedangkan posisi kelima ditempati Kejaksaan dan diikuti MPR, DPD, DPR, dan partai politik di urutan selanjutnya.
Berita Terkait
-
Besok Golkar Akan Umumkan Pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR
-
Azis Syamsuddin bukan Orang Lampung, Mengapa bisa Jadi Wakil Rakyat dari Lampung?
-
Usai Gelar Rapat Malam, Airlangga Sebut Pengganti Azis Syamsuddin Diumumkan Rabu Besok
-
Sejumlah Massa BEM SI Diduga Alami Peretasan Usai Demo di KPK, Begini Isi Pesannya
-
WhatsApp dan Telegram 8 Pegawai Nonaktif KPK Diretas, Siapa Pelakunya?
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah
-
Ketegangan Memuncak: Korban Jiwa di Iran Tembus 1.145 Orang
-
Pengamat: BHR untuk Mitra Ojol Bentuk Kebijakan Perusahaan Berbasis Produktivitas
-
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Sering Telat, DPR Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
Kubu Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M: Nilainya Berubah-ubah
-
Hak Korban Kekerasan Seksual Terabaikan, LBH APIK Kritik Penerapan RJ dan Pemotongan Anggaran
-
Kerugian Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar, KPK Beberkan Bukti Audit BPK di Praperadilan Yaqut
-
Menag Lapor Presiden Takbiran di Bali Tetap Jalan Saat Nyepi, Tanpa Sound System dan Dibatasi Jam
-
Habiburokhman Ungkap Alasan Kuat Program MBG Masuk Pos Pendidikan: Siswa Adalah Bagian Terpenting
-
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi Ungkap Rantai Kekerasan Jerat 709 Tahanan Politik Muda Indonesia