Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Dari hasil survei itu disebut tingkat kepercayaan publik menurun terhadap KPK. Lembaga antikorupsi hanya menempati posisi keempat.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan hasil survei tersebut menjadi bahan masukan bagi KPK untuk melakukan perbaikan.
"KPK mengapresiasi lembaga survei sebagai pihak yang terus konsisten mengukur dan memotret persepsi publik dan menyampaikan feedback-nya. Feedback dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," kata Ali lewat keterangan tertulisnya, Selasa (28/9/2021).
Kendati demikian, Ali mengatakan upaya pemberantasan korupsi adalah proses yang panjang, hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung.
"Dalam penanganan sebuah perkara, publik mungkin bisa langsung melihat bagaimana KPK menangkap para pelaku dan memulihkan kerugian negaranya.
Namun pada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, kita butuh waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang-per-orang," jelasnya.
"Oleh karenanya, KPK berharap bisa memperoleh indikator dan hasil pengukuran detilnya agar bisa mempelajari poin-poinnya secara rinci," tambah Ali.
Mengutip dari Antara, berdasarkan hasil survei Indikator Politik terkait tingkat kepercayaan pada lembaga, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun.
"Ini ada penurunan tingkat "trust" terhadap KPK. Biasanya KPK kalau tidak nomor 2 nomor 1 mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya tetapi sekarang sudah melorot ke peringkat empat dilihat dari tingkat "trust" publik terhadap KPK sudah kesalip sama polisi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat rilis Temuan Survei Nasional "Evaluasi Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-Isu Terkini" yang disiarkan kanal Youtube Indikator Politik Indonesia, Minggu (26/9).
Baca Juga: Sejumlah Massa BEM SI Diduga Alami Peretasan Usai Demo di KPK, Begini Isi Pesannya
Hasil survei itu menempatkan KPK pada posisi keempat. Sementara posisi tertinggi diraih oleh TNI, kemudian kedua, Presiden, ketiga Polri. Sedangkan posisi kelima ditempati Kejaksaan dan diikuti MPR, DPD, DPR, dan partai politik di urutan selanjutnya.
Berita Terkait
-
Besok Golkar Akan Umumkan Pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR
-
Azis Syamsuddin bukan Orang Lampung, Mengapa bisa Jadi Wakil Rakyat dari Lampung?
-
Usai Gelar Rapat Malam, Airlangga Sebut Pengganti Azis Syamsuddin Diumumkan Rabu Besok
-
Sejumlah Massa BEM SI Diduga Alami Peretasan Usai Demo di KPK, Begini Isi Pesannya
-
WhatsApp dan Telegram 8 Pegawai Nonaktif KPK Diretas, Siapa Pelakunya?
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay