Suara.com - Suara.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang memberikan semangat agar 57 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak
"Jangan pernah berhenti apalagi takut."
Dia, bersama mantan pimpinan lain seperti Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, hingga Abraham Samad turut hadir dalam prosesi perpisahan di Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2021).
Pada kesempatan itu, dia turut mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut jika polemik TWK dengan kalimat: "Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden."
Bagi Saut, hal itu jelas sebagai bentuk ketidakpastian besar yang terjadi di republik ini.
"Itu urusan siapa? Pemberantasan korupsi, dipegang oleh Presiden. Jadi kalau dibilang bukan urusan saya, lantas urusan lu apa?" ucap Saut.
Jika ada orang yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi sudah berjalan di jalan yang benar, lanjut Saut, itu merupakan kebohongan besar. Bagi dia, 57 pegawai yang dipecat karena tidak lolos TWK tidal bisa diukur dengan sisi apapun.
Menurut dia, banyak pengetahuan yang tertancap di kepala mereka. Bahkan, pengetahuan itu bisa diabdikan di negeri ini.
"Hari ini kita mulai, dan siapa-siapa yang berhenti memberantas korupsi, itu bukan berada di barisan kita dan sebaiknya dia minggir. Orang yamg berada di barisan kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap negeri ini, tidak mengatakan ini bukan tanggung jawab saya," pungkas dia.
Baca Juga: Busyro Muqoddas: Rezim KPK Tak Akan Lama, Sudah Osteoporosis Moral
57 Pegawai KPK Dipecat
Hari ini, 57 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan resmi dipecat setelah sebelumnya dinyatakan tak lulus dalam TWK.
Pengumuman pemberhentian 57 pegawai KPK ini dipercepat oleh KPK. Sepatutnya para pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan selesai masa baktinya sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021.
Seperti diketahui, awalnya ada sekitar 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi dalam TWK yang digelar oleh Kementerian Badan Kepegawaian Negara (BPK) RI.
Namun, ada sekitar 24 pegawai KPK yang dapat mengikuti pelatihan bela negara untuk nantinya dapat mengikuti TWK menjadi ASN. Sementara, 51 pegawai lainnya sudah tidak dapat dibantu. Lantaran dianggap hasil TWK mendapatkan rapor merah. Sehingga, tidak dapat mengikuti pelatihan bela negara.
Tag
Berita Terkait
-
Potret Suasana Haru Pegawai KPK Melepas Novel Baswedan Cs
-
Disorot karena Pecat 57 Pegawai Termasuk Novel, Mahfud MD Ungkap Prestasi KPK Era Firli Cs
-
Mantan Pimpinan Sambut Novel Usai Tinggalkan Gedung KPK: Anda Menang Melawan Rezim Palsu
-
57 Pegawai KPK Dipecat Hari Ini: Kami Sudah Melawan Sebaik-baiknya, Sehormat-hormatnya!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
-
Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
-
Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
-
Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
-
Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
-
Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
-
Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah