Suara.com - Untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri, sebuah partai harus menduduki 20 persen kursi di DPR.
Partai yang memenuhi syarat untuk itu hanya PDI Perjuangan. Partai ini sudah memiliki modal 128 kursi di DPR.
Sedangkan partai-partai yang lain mesti memiliki mitra koalisi untuk dapat mengusung pasangan sendiri.
Prediksi yang disampaikan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi, nanti bakal muncul tiga poros.
"Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDIP, satu poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya."
Golkar mewacanakan untuk mengusung ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, menjadi calon presiden. Tetapi partai ini belum memenuhi syarat untuk mengusung sendiri Airlangga karena baru punya modal 12,31 persen kursi di DPR.
"Partai Golkar sendiri hanya butuh satu partai untuk bisa mencalonkan Pak Airlangga dan nanti capresnya dengan siapa, ya tergantung dari proses dinamika dari komunikasi komunikasi politik yang dilakukan dengan partai-partai yang lain," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam sebuah diskusi di Parlemen.
Partai apa yang masuk poros ketiga? Masih menurut prediksi Baidowi, kemungkinan Partai Nasional Demokrat, dan PAN.
"Di poros yang lain itu, itu tergantung PPP juga, apakah PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan," kata Baidowi.
Baca Juga: Senasib Tak Bisa Usung Capres Sendiri, PAN Sambut Baik PPP soal Poros Ketiga Pilpres 2024
Tetapi PPP belum secara khusus membahas poros-porosan partai sebab pemilu masih dua tahun lagi dan dalam perjalanannya akan dinamis.
"Sekarang terkait dengan manuver partai lainnya, itu sah-sah kalau mau bermanuver. Karena partai politik memiliki strategi masing-masing termasuk dari PPP."
Baidowi menyebutkan PPP sebagai perwakilan partai yang religius akan melengkapi partai-partai yang nasionalis.
Atas prediksi bakal muncul poros ketiga yang disampaikan politikus PPP, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyebut PAN dan PPP memiliki kesamaan. Kedua partai tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden karena terkendala aturan ambang batas.
"Meski hanya wacana atau ngomong-ngomong nonformal, perlu juga seluruh pimpinan partai politik mulai membuka komunikasi intensif untuk menyamakan visi dan persepsi untuk desain pilpres 2024."
Tetapi di internal PAN, sekarang sedang sibuk melakukan pembenahan agar menjadi organisasi yang melek teknologi, selain itu membantu pemerintahan Jokowi untuk percepatan program pemulihan ekonomi nasional, kata Viva.
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana
-
Partai Gema Bangsa Resmi Usung Prabowo di 2029: Ingin Akhiri Cengkeraman Oligarki!
-
Jakarta Siaga, BMKG Bunyikan Alarm Hujan Lebat Hari Ini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump