"Di antaranya kemampuan berkomunikasi kepada publik yang persuasif dan menggerakkan, responsif atas berbagai masukan dan kritik atas kebijakannya, serta bersikap santun kepada para pihak yang mencacinya," ujar Laode.
"Berdasar berbagai penilaian itu serta menimbang pilihan nama lainnya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera menyatakan dukungan penuh bagi pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dalam pilpres tahun 2024."
Deklarasi dukungan hari ini merupakan inisiatif pendukung Anies, kata Laode. Setiap warga negara yang hidup di negara hukum, katanya, mempunyai hak untuk menyatakan dukungan kepada tokoh tertentu.
Laode berkata, "Ini adalah inisiatif kami, kami tidak terlalu punya kepentingan untuk Pak Anies tahu atau tidak."
"Ini kan negara demokrasi sah-sah saja. Jadi buat kami tidak ada masalah. Hari ini kami mendeklarasikan semoga hari-hari ke depan ada lagi kelompok-kelompok yang mendeklarasikan Anies sebagai presiden."
Sama seperti Laode, deklarator Dani Kusuma menekankan gerakan dukungan ini merupakan bagian dari menyiapkan landasan untuk Anies setelah tak menjadi gubernur nanti.
"Nggak ada urusan. Kami tidak ada urusan dengan Pak Anies. Pak Anies kerja saja sebagai gubernur. Kami relawan hanya menyiapkan landasan ketika Pak Anies sudah selesai dari jabatan sebagai gubernur."
Hal itu untuk merespons pesan Anies yang ingin berkeliling ke daerah-daerah setelah selesai menjabat gubernur.
"Pesan beliau cuma ingin berkeliling Indonesia. Nah landasannya kami siapin dari sekarang. Jadi kami tidak ada komunikasi dengan beliau, kita kerja untuk Indonesia," katanya.
Baca Juga: 100 Orang Tiap Provinsi, Pendukung Siapkan 2 Ribu Pengacara untuk Anies di Pilpres 2024
Disebutkan, aliansi pendukung Anies sudah dibentuk sejak tahun 2018 dan sekarang sudah memiliki jaringan sampai di tingkat kelurahan dan desa.
Mereka mengatakan telah menyiapkan tim hukum di berbagai daerah untuk mengawal Anies, terutama di Jawa, Jakarta, dan Banten.
"Saya sudah membentuk tim hukum di seluruh Indonesia. Jadi target kami kalo di provinsi yg besar, saya bentuk 1 provinsi itu 100 advokat," kata Fayat dari tim hukum aliansi pendukung Anies.
"Jadi kita nanti kalau dipukul rata, tim hukum kami itu lebih dari 2.000 orang. Karena kita fokus pada provinsi yang besar, terutama di Jawa dan DKI serta Banten," katanya. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Ralat Pernyataan, Kodam IV/Diponegoro Minta Maaf dan Akui Pria yang Foto dengan Anies Anggota Intel
-
Beredar Isu Anies Baswedan Dipantau Intel saat Sedang Makan Soto, Kodam Diponegoro: Hoaks!
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Video Anies Ajak Intel Foto Bareng Usai Kepergok Viral, Ini Respons Kodam Diponegoro
-
Polemik Anies dan Kemenhut: Benarkah Negara Memfasilitasi Perusakan Hutan?
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029