10 Tahun Setelah Kematian Gaddafi, Libya Masih Jauh dari Stabilitas

Suara.com - Sepuluh tahun sejak diktator Muammar Gaddafi dibunuh oleh pemberontak Libya, negara kaya minyak itu masih berjuang untuk keluar dari kekerasan dan konflik senjata antar kelompok.

Muammar Gaddafi, sering disebut sebagai Kolonel Gaddafi, memerintah Libya dengan tangan besi selama 42 tahun setelah melancarkan kudeta tahun 1969 dan mengulingkan monarki.

Gaddafi, yang menggambarkan dirinya sebagai pahlawan revolusioner Arab dan Afrika, tanpa ampun menghancurkan semua oposisi dan lawan politiknya.

Namun pada tahun 2011, dia digulingkan dalam pemberontakan yang terinspirasi oleh Musim Semi Arab.

Para pemberontak mendapat dukungan dari NATO. Pada 20 Oktober 2011, kelompok pemberontak berhasil menangkap Gaddafi yang bersembunyi dekat kampung halamannya, Sirte, menyiksanya dan kemudian membunuhnya.

Sang "pemimpin revolusioner" tewas secara mengenaskan, jasadnya kemudian diseret dan dipamerkan di pasar.

Tetapi kelompok-kelompok bersenjata kemudian terjerumus dalam konflik berkepanjangan.

Tahun lalu PBB merintis gencatan senjata dan proses perdamaian, namun tidak berhasil menyelesaikan perpecahan yang mendalam.

Perpecahan politik "makin genting"

Baca Juga: Selesai Kumandangkan Azan Ashar, Seorang Muazin di Libya Meninggal Dunia

Sebaliknya, Libya makin terpecah belah di sepanjang garis regional dan ideologis, dengan bermacam-macam milisi yang saling bersaing untuk menguasai negara kaya minyak itu.

Gencatan senjata memang sudah disepakati Oktober tahun lalu, dan pemerintahan persatuan dibentuk bulan Maret tahun ini untuk mempersiapkan pemilihan umum.

Namun banyak pengamat tetap meragukan, apakah perkembangan itu akan membawa stabilitas.

"Sehubungan dengan situasi 10 tahun terakhir, Libya sekarang berada dalam situasi yang jauh lebih baik," kata Hamish Kinnear, analis dari lembaga penelitian Verisk Maplecroft, kepada kantor berita AFP.

"Gencatan senjata yang disepakati pada Oktober 2020 terus berlanjut dan Pemerintah Persatuan Nasional diakui sebagai satu-satunya pemerintah Libya."

"Tapi stabilitas politik Libya semakin genting," ujarnya.

"Enam bulan ke depan akan kita lihat, apakah masa tenang setelah gencatan senjata Oktober 2020 hanyalah kesempatan bagi faksi-faksi bersenjata untuk menjilat luka saja, atau ada kemajuan menuju solusi politik."

Nostalgia stabilitas di bawah Gaddafi

Akademisi Libya Mahoud Khalfallah juga menyuarakan keraguan bahwa pemilu yang direncanakan akhir Desember tahun ini akan mengarah pada "solusi definitif" bagi Libya.

Untuk itu diperlukan "berakhirnya keterlibatan asing yang negatif dalam urusan internal Libya, kedewasaan pemilih Libya dalam memilih siapa yang mewakili mereka, mengabaikan kesukuan dan regionalisme dan semua pihak harus menerima hasil pemilihan," katanya.

Memang ada perdebatan sengit soal undang-undang pemilihan, terutama karena RUU pemilihan presiden tampaknya menguntungkan pihak milisi pimpinan bekas jenderal Khalifa Haftar.

Psalnya Haftar dibenci banyak orang di Libya barat, terutama setelah serangan selama setahun oleh milinya untuk merebut ibukota Tripolis, yang menewaskan ribuan orang sebelum dia dipukul mundur oleh kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Turki pada Juni 2020.

Hamish Kinnear memperingatkan, undang-undang yang kontroversial hanya akan memecah Libya menjadi Libya barat dan timur, yang saling bersaing.

"Risiko ini akan meningkat jika Khalifa Haftar memenangkan kursi kepresidenan, karena dia adalah sosok beracun bagi faksi-faksi bersenjata yang membela Tripolis selama serangan yang gagal," katanya.

Bagaimapun jejak kekejamaan bekas diktator Muammar Gaddafi, faktanya dia berhasil meningkatkan standar hidup dan membawa stabilitas politik untuk waktu lama, yang dinikmati sebagian besar warga Libya, situasi yang sangat kontras dengan hari ini. hp/as (afp)