Suara.com - Jalan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Negara, Jakarta ditutup oleh aparat terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang memperingati tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (21/10/2021). Ada sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan ke Jokowi.
Pantauan Suara.com di lokasi, Jalan Merdeka Barat ditutup dengan kawat berduri. Puluhan aparat termasuk polisi wanita dikerahkan di barisan depan untuk menghadapi para pendemo. Tampak juga sejumlah kendaraan taktis seperti watercanon disiagakan di lokasi.
Akibatnya mahasiswa yang hendak menuju Istana Negara yang ingin menyampaikan aspirasinya, tertahan di dekat Patung Kuda.
12 Tuntutan hingga Desak Jokowi Mundur
BEM SI menggelar aksi unjuk rasa memperingati tujuh tahun rezim Jokowi. Mereka menilai selama tujuh tahun Jokowi memimpin melakukan pengkhianatan terhadap rakyat.
Dalam aksinya ada 12 tuntutan yang mereka sampaikan di antaranya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kemudian, menuntut agar Firli Bahuri dipecat sebagai Ketua KPK, batalkan TWK, hadirkan Perppu atas UU KPK Nomor 19 tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi.
Dalam orasinya, mereka juga memita Jokowi mundur dari jabatannya.
"Mundur, mundur, Jokowi," teriak orator dari mobil komando yang diikuti massa aksi.
Baca Juga: Tak Bisa Mendekat ke Istana, Puluhan Mahasiswa Pendemo Jokowi Dicegat Barikade Polisi
Selain menyampaikan aspirasinya lewat orasi, massa juga membawa sejumlah poster bertuliskan kritikan kepada Jokowi, seperti '7 tahun Jokowi Khianati Rakyat,' Gruduk Istana Oligarki, 7 Jokowi Khianati Rakyat,' dan 'Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki.'
Aksi unjuk rasa ini juga digelar di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Lampung, Riau, Palembang, Kalimantan, NTB, Solo, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya.
Diketahui, Rabu 20 Oktober kemarin, tepat dua tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan Indonesia, setelah resmi terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2019 lalu.
Sementara periode pertamanya, Jokowi menggandeng Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, setelah resmi terpilih pada pemilihan umum 2014. Terhitung mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah memimpin pemerintahan Indonesia selama tujuh tahun.
Berita Terkait
-
Tak Bisa Mendekat ke Istana, Puluhan Mahasiswa Pendemo Jokowi Dicegat Barikade Polisi
-
Dijaga Polisi Berpakaian Hazmat, Massa BEM SI Pendemo Jokowi Teriak: Tugasmu Mengayomi!
-
Longmarch ke Kawasan Ring 1, Ratusan Mahasiswa Hujan-hujanan Demo 7 Tahun Rezim Jokowi
-
Demo 7 Tahun Rezim Jokowi, Massa BEM SI Basah Kuyup Diguyur Hujan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional