Suara.com - Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI, Agustinus Edy Kristianto meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reshuffle kabinet, khususnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Agus menilai kedua nama ini diduga telah terlibat dalam konflik kepentingan antara bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.
"Untuk memulihkan dan mengobati kekecewaan, rasa terluka masyarakat, Jokowi harus melakukan langkah yang 'radikal', dia harus melakukan perombakan kabinet di sektor yang disoroti masyarakat, di sektor yang potensi dugaan penyelewengannya tinggi, seperti kasus PCR ini, dua orang itu adalah pintu masuk," kata Agus saat dihubungi Suara.com, Rabu (3/11/2021).
Dia menyebut kebijakan tes PCR untuk perjalanan yang berubah-ubah dalam waktu cepat belakangan ini juga disebabkan oleh konflik kepentingan antara pebisnis dan pemerintah, ketegasan Jokowi dinanti untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Kalau kita mau melawan Covid-19 masyarakat harus percaya sama pemerintah, sekarang tidak percaya loh, ah benar tidak ini (aturan) PCR, besok udah ganti lagi, nah itu kan menghambat," jelasnya.
"Jadi sepulangnya dari kunker ke Dubai, Presiden Jokowi harus benar-benar memikirkan ini," tegas Agus.
Agus juga meminta masyarakat harus memberikan sanksi sosial kepada pejabat-pejabat yang mengambil kesempatan dalam pandemi ini.
"Hukuman sosial harus berjalan, karena ini mau Pemilu, ini bisa jadi pendidikan politik bagi masyarakat bahwa kita tidak bisa asal memilih pemimpin kta, tidak tidak bisa bayar pajak doang tapi tidak diawasi, kita jangan gampang lupa dulu begini nyalon lagi dipilih lagi," tuturnya.
Dugaan Bisnis PCR Lewat GSI
Baca Juga: Soal Dugaan Menteri Jokowi Terafiliasi Bisnis PCR, Partai Ummat: Mengandung Kezaliman!
Sebelumnya, Agus mengungkapkan Luhut dan Erick Thohir diduga berafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Dia menjabarkan, salah satu pemegang saham PT GSI adalah PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang 10 persen sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dimiliki oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
"Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba! Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat," tegas Edy.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan juga menduga sedikitnya ada lebih dari Rp23 triliun perputaran uang dalam bisnis tes PCR di Indonesia, dengan total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.
Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lokataru, dan LaporCovid-19.
Berita Terkait
-
Soal Dugaan Menteri Jokowi Terafiliasi Bisnis PCR, Partai Ummat: Mengandung Kezaliman!
-
Harga Tes PCR Turun, KSP: Pemerintah Ingin Pastikan Covid-19 Tetap Terkendali
-
Ada Nama Erick Thohir dan Luhut Dalam Lingkar Cuan Tes PCR, Stafsus BUMN: Lihat Data
-
Menghitung Cuan Bisnis PCR yang Disebut-sebut Melibatkan Erick Thohir dan Luhut
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS