Suara.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprediksi Letnan Jenderal Dudung Abdurachman akan didapuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Prediksi itu menyusul penunjukan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI. Dengan pencalonan itu, nantinya jabatan KSAD otomatis bakal kosong karena ditinggal Andika menjadi Panglima TNI.
"Tentu jabatan KSAD kan akan kosong, saya prediksi Pak Dudung yang akan jadi KSAD gantikan Andika," kata Tamliha kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).
Jauh sebelum Presiden Jokowi mengusulkan nama Andika sebagai calon Panglima TNI. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon sudah memprediksi hal serupa.
Ia berujar bahwa nantinya Dudung yang sekarang menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) akan naik jabatan menjadi KSAD menggantikan Andika.
"Insyaallah semua akan terjadi dalam waktu dekat. Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi dihubungi, Jumat (3/9/2021).
Fit and Proper Test
Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi I DPR segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada pada 4-5 November 2021.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan surat presiden terkait usulan penggantian Panglima TNI itu sudah diterima DPR pada hari ini. Selanjutnya Badan Musyawarah DPR segera menggelar rapat
"Dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok (Kamis) sampai dengan Jumat,” kata Puan di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Baca Juga: Dukung Pilihan Jokowi, Prabowo Sebut Andika Perkasa Sosok Paripurna jadi Panglima TNI
Puan berujar nantinya hasil fit and proper test akan dibawa ke Rapat Paripurna pada 8 November 2021.
“Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI,” ujar Puan.
Sebelumnya, Puan mengatakan DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden, akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang TNI.
Persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, akan disampaikan kepada Presiden Jokowi paling lambat 20 hari terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI pada hari ini.
"Dan DPR RI akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku dan kita akan segera dapat mengetahui apakah Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR RI," tutur Puan.
Berita Terkait
-
Dukung Pilihan Jokowi, Prabowo Sebut Andika Perkasa Sosok Paripurna jadi Panglima TNI
-
Menguak 3 Kode Presiden Jokowi Sebelum Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI
-
Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Punya Kekayaan Sebesar Rp179,9 Miliar
-
Ditunjuk Jokowi jadi Panglima TNI, DPR Segera Fit and Proper Test Andika Perkasa
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra